MEDAN - Komunitas Peci Biru Indonesia menyerukan taubat nasuha bagi para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD). Hal ini sebagai bentuk mengakui kesalahan dan penghapusan dosa atas kesalahan mengambil alih yang bukan haknya.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Komunitas Peci Biru Indonesia Risdianto didampingi Sekjen Chairil Huda dan Bendahara Ustad Herisiswan Sinaga pada Kamis (31/3/2021).

Risdianto menyatakan, taubat nasuha artinya adalah taubat semurni-murninya atas pengakuan kesalahan. Kemudian, terkhusus kepada Bapak Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko segeralah mengumumkan permohonan maaf kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono.

"Kami selaku Pemuda Cinta Indonesia Bangun Ideologi Rasional Universal (Peci Biru) Indonesia menyerukan Bapak Moeldoko segera pimpin taubat nasuha dengan para pelaku GPK PD, dengan begitu kami sudah menerima maaf atas penampilan demokrasi yang buruk yang telah bapak Moeldoko Cs tampilkan bagi kami pemuda Indonesia," ucapnya.

Sejak kemunculan GPK PD, dia menyatakan, penampilan Moeldoko Cs sudah banyak memberikan pelajaran buruk dalam ranah politik dan demokrasi. Untuk itu, mereka berharap kedepan tidak ada lagi aksi serupa yang ditunjukkan oleh pejabat negara.

Lebih lanjut, Risdianto menitip pesan kepada Ketum AHY agar terus menjaga kesolidan Partai Demokrat, dan segera berhentikan Jhonny Alen Marbun yang telah merusak tatanan demokrasi di Partai Demokrat. Selanjutnya, kepada para kader yang ikut atau terpapar GPK PD harus dievaluasi kelangsungannya dalam berpartai. Jika masih ada jabatan, ada baiknya diberikan sanksi pemberhentian.

"Sanksi ini penting sebagai bentuk untuk menunjukkan kesalahan kepada para kader partai yang melanggar AD/ART," ucapnya.

Tak hanya itu, Herisiswan mengingatkan, kubu KLB Abal-abal stop membuat gerakan baru, karena pemerintah sudah memberikan keputusan. "Kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Menkumham yang telah memberikan tindakan profesional dalam menegakkan demokrasi," tambahnya.