TANJUNGBALAI - Rekaman video aksi banting gelas dan mokrofon yang dilakukan salah seorang anggota DPRD Kota Tanjungbalai viral di media sosial. Kericuhan terjadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai bersama dinas kesehatan, dinas sosial dan BPJS setempat, Selasa (16/3/2021) kemarin.

Anggota DPRD tersebut adalah Teddy Erwin. Dia marah-marah saat menanyakan soal perubahan jumlah penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, penerima bantuan yang telah disepakati sebanyak 45 ribu, akan tetapi berubah menjadi 20 ribu jiwa.

Dalam rapat dibahas keluhan 25 ribu penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan pembayarannya. "Saya dalam hal ini banyak yang aneh saya rasakan. Mohon maaf saya, apakah mungkin saya yang bodoh atau yang lainnya yang bodoh. Saya ingin tahu tentang persoalan ini," kata Teddy dengan nada tinggi.

Teddy menanyakan apa sebab dasar yang membuat jumlah penerima BPJS tersebut berubah menjadi lebih sedikit. "Kita punya kemarin anggarkan 45 ribu lebih orang yang sebelumnya. Jadi apa hal mendasar yang membuat kita menganggarkan anggaran untuk BPJS tersebut di bawah 20 ribu? Harusnya punya dasar dulu, baru dianggarkan. Ini kita mau jadi orang bodoh semuanya. Dari mana dasarnya kita sudah tahu 20 ribu," tandasnya.

Situasi mulai memanas saat omongan Teddy tiba-tiba dipotong oleh salah seorang peserta rapat. Teddy mengatakan dirinya belum tuntas bicara.

"Tunggu, saya masih ngomong. Saya belum izinkan bapak bicara. Saya masih ngomong," kata dia.

Suasana semakin panas hingga akhirnya gelas dilemparkan ke lantai ruang rapat. Beberapa saat kemudian, mikrofon juga ikut dibanting serta meja dijatuhkan. Suasana ricuh hingga akhirnya peserta rapat meninggalkan ruangan.

Ketua Komisi C DPRD Tanjungbalai, Eriston Sihaloho, membenarkan peristiwa itu. Dia mengatakan anggota DPRD Tanjungbalai marah karena banyak warga yang mengeluh usai tak lagi mendapat bantuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

"Iya benar itu. Persoalannya banyak masyarakat mengeluh ke kita ini kenapa BPJS Kesehatannya (PBI) nonaktif. Padahal penganggaran, pendataannya sudah kita anggarkan melalui musyawarah kelurahan, tiba-tiba sudah keluar data 20 ribu itu, kita tak tahu tiba-tiba sudah ada data segitu," ujar politikus PDIP.

Eriston mengatakan sudah melaporkan hal tersebut kepada pimpinan di DPRD Kota Tanjungbalai.

"Selesai RDP kemarin sudah kita laporkan ke pimpinan, kita tunggu petunjuk selanjutnya," ujarnya.