JAKARTA - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memprediksi sektor otomotif bakal menjadi salah satu sektor yang akan naik daun pada tahun ini.
Ditopang kebijakan penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), ia menargetkan tahun ini penjualan mobil bakal naik drastis dari tahun lalu.
Targetnya, tahun ini Indonesia mampu menjual sebanyak 800 ribu-1 juta unit mobil, naik dari catatan tahun lalu, yakni 550 ribu unit.
Ia meramal pada tahun ini akan terjadi peningkatan impor bahan baku dan bahan penolong otomotif untuk memenuhi kebutuhan produksi.
Untuk nilainya, bila tahun lalu penjualan mobil hanya mencapai US$6,6 miliar, maka tahun ini diharapkan akan bertambah setidaknya US$3 miliar-US$4miliar.
"Kalau tahun lalu cuma konsumsi 550 ribu mobil, mudah-mudahan (penjualan) kita bisa naik antara 800 ribuan-1 juta unit," katanya pada press briefing, Senin (15/3).
Untuk diketahui, pemerintah memberikan keringanan PPnBM sebagai perangsang konsumsi masyarakat menengah dan atas, khususnya di bidang otomotif.
Pada tahap pertama, yakni 1 Maret hingga 31 Mei, keringanan diberikan sebesar 100 persen, alias gratis PPnBM.
Lalu, pada tahap kedua, yaitu mulai 1 Juni-31 Agustus diskon PPnBM dipangkas menjadi 50 persen. Kemudian, PPnBM kembali diturunkan menjadi 25 persen pada 1 Oktober-31 Desember.
Diskon PPnBM hanya diberikan untuk mobil 1.500 cc atau lebih rendah dan yang diproduksi dengan komponen lokal sebanyak 70 persen.
Terbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan akan menggratiskan PPnBM untuk mobil sampai 2.500 cc. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ani, sapaan akrabnya, menyatakan diskon pajak akan diberikan kepada mobil yang produksinya memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai 70 persen.
Itu berarti, mobil yang berkapasitas di bawah 2.500 cc tetapi TKDN di bawah 70 persen, maka tidak akan mendapatkan diskon pajak.
"Kemarin dapat juga arahan dari Presiden (Joko Widodo) untuk menyampaikan kalau dilihat yang memang di atas 1.500 cc asalkan TKDN 70 persen mungkin bisa dipertimbangkan," ujar Ani dalam rapat kerja bersama Komisi XI, Senin (15/3).