SIANTAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PDAM Tirta Uli Siantar, tepatnya di gedung DPRD yang berada di Jalan Haji Adam Malik, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Senin (1/2/2021).
RDP yang dilakukan Komisi II DPRD, membahas tentang adanya dugaan pungli dengan modus perekrutan pegawai di Perumda Tirtauli yang dilakukan Dirtek PDAM yakni Paruhum. DPRD melalui Komisi II Rini Silalahi, menyebutkan kalau Dewan Pengawas lemah dalam menindak Dirtek yang melakukan pungutan liar (Pungli). Dia juga mengatakan, sikap Dirtek PDAM bukanlah cerminan sikap seorang pemimpin. "Jadi disini saya tegaskan, kalau Dewan Pengawas harus tegas, dan kalau memang dua atau tiga hari lagi harus dilaksanakan," ucap Rini dalam RDP yang digelar. Namun salah seorang Dewan Pengawas, Deni NR Damanik, mengatakan kalau hasil dari investigasi, Paruhum telah mengakui perbuatannya dan akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut. "Bahkan dia (Paruhum), koperatif saat kita tanya dan kita periksa. Dia juga berjanji berusaha untuk menyelesaikan masalah itu," terang Deni NR Damanik. Ditempat yang sama anggota Komisi II, Netty Sianturi mengatakan kalau keputusan tersebut, tetap dilakukan di DPRD melalui komisi II, dan bukan merucut kepada pemecatan. "Kita mengambil kebijakan pemberhentian itu bukan merucut kepada pemberhentian, melainkan kita melakukan pemberhentian sementara dan itu dengan alasan kemanusiaan," tegasnya Netty selaku ketua DPC Partai Gerindra. Hanya saja, Netty mengatakan bahwa selama melakukan RDP, Paruhum memang belum pernah hadir dengan alasan sakit. Begitupun Netty tetap meminta pertanggungjawaban hasil kerjanya termasuk masalah pengutipan yang dilakukannya. Ketika dikonfirmasi Go Sumut, dengan adanya dugaan pungli yang dilakukan Dirtek PDAM Tirta Uli Siantar kepada masyarakat, apakah pihak DPRD sendiri akan melaporkan ke pihak yang berwajib. "Untuk saat ini tidak, tapi kita lihatlah dulu setelah dia sembuh dan kita lihat juga pertanggungjawaban dia atas kinerjanya," akhirnya.
RDP yang dilakukan Komisi II DPRD, membahas tentang adanya dugaan pungli dengan modus perekrutan pegawai di Perumda Tirtauli yang dilakukan Dirtek PDAM yakni Paruhum. DPRD melalui Komisi II Rini Silalahi, menyebutkan kalau Dewan Pengawas lemah dalam menindak Dirtek yang melakukan pungutan liar (Pungli). Dia juga mengatakan, sikap Dirtek PDAM bukanlah cerminan sikap seorang pemimpin. "Jadi disini saya tegaskan, kalau Dewan Pengawas harus tegas, dan kalau memang dua atau tiga hari lagi harus dilaksanakan," ucap Rini dalam RDP yang digelar. Namun salah seorang Dewan Pengawas, Deni NR Damanik, mengatakan kalau hasil dari investigasi, Paruhum telah mengakui perbuatannya dan akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut. "Bahkan dia (Paruhum), koperatif saat kita tanya dan kita periksa. Dia juga berjanji berusaha untuk menyelesaikan masalah itu," terang Deni NR Damanik. Ditempat yang sama anggota Komisi II, Netty Sianturi mengatakan kalau keputusan tersebut, tetap dilakukan di DPRD melalui komisi II, dan bukan merucut kepada pemecatan. "Kita mengambil kebijakan pemberhentian itu bukan merucut kepada pemberhentian, melainkan kita melakukan pemberhentian sementara dan itu dengan alasan kemanusiaan," tegasnya Netty selaku ketua DPC Partai Gerindra. Hanya saja, Netty mengatakan bahwa selama melakukan RDP, Paruhum memang belum pernah hadir dengan alasan sakit. Begitupun Netty tetap meminta pertanggungjawaban hasil kerjanya termasuk masalah pengutipan yang dilakukannya. Ketika dikonfirmasi Go Sumut, dengan adanya dugaan pungli yang dilakukan Dirtek PDAM Tirta Uli Siantar kepada masyarakat, apakah pihak DPRD sendiri akan melaporkan ke pihak yang berwajib. "Untuk saat ini tidak, tapi kita lihatlah dulu setelah dia sembuh dan kita lihat juga pertanggungjawaban dia atas kinerjanya," akhirnya.