MEDAN-Rapat Kordinator Teknis (Rakornis) Otonomi Pelabuhan Utama di Cambridge Hotel Medan diikuti oleh Pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Pegawai Kantor Kesyahbandaran Utama serta Pegawai Kantor Distrik Navigasi Kelas I Belawan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan  Belawan, Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Makasar dari Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan   Belawan, Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Makasar.

Sebagai narasumber Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala Ombudsman Perwakilan Prov. Sumut, KPPN Medan II, Dosen FISIP USU dan Konsultan terkait ISO 9001.

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan  Marihot Sianjuntak MM saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pelabuhan Utama   mengingatkan ada lima strategi dalam membangun Zona Integritas.

Pertama komitmen, yaitu atasan dan bawahan harus terlibat dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama.

Kedua, kemudahan pelayanan. Semua pihak harus bersemangat dalam memberikan fasilitas yang lebih baik dan meningkatkan hospitality dalam memberikan kepuasan publik.

Ketiga, menciptakan program yang menyentuh masyarakat. Program-program yang membuat masyarakat lebih dekat dengan lembaga sehingga masyarakat bisa merasakan lembaga tersebut benar-benar hadir.

Keempat, monitoring dan evaluasi, dan kelima manajemen media bahwa pembaharuan kementerian perhubungan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus terlihat terwujud secara nyata.

“Untuk itulah pentingnya mengatur media dan menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan bisa diketahui oleh masyarakat sehingga pelayanan prima dapat dirasakan oleh Pengguna Jasa dan masyarakat luas,” ujarnya.

Marihot mengatakan,  rakornis memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menujuWBK/WBBM,  meningkatkan kualitas tata kelola pengajuan unit kerja, memudahkan dan meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas pada unit kerja dan kawasan.

Dia menegasan reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan organisasi Kementerian Perhubungan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Rakornis dihadiri juga oleh Kepala Kantor Kesyahbandaraan Utama Belawan, Drs Basar Antonius, Kepala Distrik Navigasi Kelas I Belawan  Ir Abdul Aziz, MM, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jece Julita Piris, SE, M.Si, serta Kepala Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Ir. Gunung Hutapea, MM.