MEDAN - Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sumatera Utara (Sumut) saat ini sedang tren dibandingkan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). Peningkatannya sangat tajam, yakni sebesar 97 persen. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Kadisdik Sumut), Arsyad Lubis didampingi Ketua UN Sumut, August Sinaga, dalam acara temu pers di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut, Rabu (6/3/2019).

Arsyad mengatakan, di tahun 2019, UNBK meningkat secara signifikan, yakni sebesar 97 persen, dibandingkan UNKP. Sehingga bisa disimpulkan, hasil integritas dan kejujurannya akan lebih tinggi, karena memang berbasis komputer.

"Nanti tidak lagi dijumpai soal-soal ujian yang bocor, ada yang buka fotocopi jam 4 pagi seperti dulu. Nah, ini gak akan kita temui lagi pada tahun ini. Selain itu, biaya pun lebih murah, soalnya pun tidak sama, sehingga lebih efisien, kejujuran juga lebih tinggi," katanya.

Dalam hal ini, tambah Arsyad, masih ada sekitar 3 persen lagi, dari 702 SMA/ SMK Negeri yang belum mampu melaksanakan UNBK secara mandiri. Hal ini disebabkan oleh faktor jaringan.

"Namun seluruh sekolah di Sumut baik swasta maupun negeri sudah siap melaksanakan UNBK dan UNKP (Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil)," ucapnya.

Ia berharap, agar peserta UN dapat mempersiapkan diri dengan baik, walaupun UN bukan lagi sebagai penentu kelulusan siswa, namun siswa yang tidak mengikuti UN dipastikan tidak akan lulus.

Oleh karena itu, pihaknya juga berharap, siswa dapat mengikuti UN dengan serius, karena nilai UN dapat digunakan untuk siswa yang ingin melanjutkan sekolah/Universitas Kedinasan, Kepolisian atau TNI. Sekolah-sekolah ini menentukan nilai UN untuk siswa yang ingin bersekolah disana. Selain itu, lanjutnya, sesuai rencana Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sumut, akan menerima siswa baru dengan melalui tes.

"Nah, nanti akan dibuka sekolah-sekolah melalui tes, jadi tidak semua berbasis zonasi. Hanya 90 persen saja yang berbasis zonasi, selebihnya juga akan diseleksi dari segi siswa yang memiliki talenta dan kecerdasan," ujar Arsyad.

Sementara itu, Ketua UN, August Sinaga menambahkan, dari segi kebijakan seharusnya 100 persen SMA/SMK sudah mampu mengikuti UNBK. Namun hal ini banyak faktor penyebab, yakni masih ada sekolah yang belum mampu melaksanakan UNBK.

Di Nias Selatan, untuk tingkat SMK, masih ada 25 sekolah yang belum mampu melaksanakan UNBK, diantaranya ada sekolah yang baru memiliki kelas 11 dan 12. Sedangkan untuk tingkat SMA, masih ada 33 sekolah negeri yang belum mampu melaksanakan UNBK, yakni di Toba Samosir, Nias Selatan dan Nias Barat.

Dalam hal ini, kata August, saat disurvei memang belum layak dan sangat jauh. Dipaksa menumpang pun, siswanya akan terpaksa indekos, sehingga akan menyebabkan tidak efektif, dan akan membuat siswa terbebani oleh biaya kost.

"Ke depan akan kita cari solusi lagi, begitu juga untuk sekolah yang sulit jaringannya. Ini upaya-upaya yang akan kita pikirkan. Namun, untuk kesiapan UNBK, sebenarnya sekolah-sekolah ini siap melaksanakannya, kecuali sekolah yang bermasalah dari sisi teknis, misalnya di pulau yang jauh, yang sulit dijangkau atau tidak ada jaringan, dan permasalahan-permasalahan lainnya," kata August.

Adapun, lanjutnya, total sekolah yang akan mengikuti UN sebanyak 6.984 sekolah, sedangkan jumlah peserta UN sebanyak 537.304 siswa. Untuk SMP, paparnya, yang ikut UNBK pada tahun lalu, sebesar 56,37%, dan saat ini naik 80 persen. Sedangkan, MTsN dan MA yang mengikuti UNBK sudah 100%. Sedangkan untuk anggaran pelaksanaan UN sebesar Rp9 miliar, yang sebagian besar didistribusikan ke cabang dinas, dan dinas-dinas di kabupaten/ kota.

"Kenapa SMP lebih rendah dibandingkan MTsN, sebab keberadaan SMP di daerah-daerah yang mudah dijangkau oleh jaringan internet dan tempatnya lebih strategis, bahkan sekolahnya banyak yang berada diperkotaan," ungkapnya. *