MEDAN - DPW Pribumi Bersatu Sumatera Utara menggelar dialog “Membangun kecerdasan akal sehat dengan menentukan pilihan presiden", Rabu (23/1/2019) sore kemarin di Sekretariat Pribumi Bersatu Jalan Tenis, Medan.

Menurut Ketua DPW Pribumi Bersatu Sumut, Arie Nasution, dialog ini dilakukan dalam rangkaian mencerdaskan akal sehat yang selama ini sudah terkontaminasi oleh rezim saat ini.

"Sehingga kegiatan ini dianggap sukses dengan munculnya banyak gerakan yang mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang berseberangan dengan pemerintah," ujar Arie, Kamis (24/1/2019).

Arie menjelaskan, dialog bersama Rocky Gerung ini menjadi momentum menaikan semangat juang relawan Pribumi Bersatu Sumut dalam menggalang kekuatan hingga ke akar rumput. Dengan harapan terbangunnya kecerdasan akal sehat masyarakat dalam menentukan Presiden RI masa jabatan 2019-2024.

Sementara itu, dalam dialognya, Rocky Gerung menyebut bahwa istana mempertontonkan tidak demokratis. Hal ini terjadi antara Presiden RI, Joko Widodo dengan Menkopolhukam, Wiranto soal pembebasan terpidana terorisme, Abu Bakar Ba'asyir.

“Saat ini kita ada di dalam keadaan tanpa arah. Karena isu terakhir, di Jakarta adalah perselisihan presiden dengan Menkopolhukam soal Abubakar Ba’asyir. Presiden menyatakan Abubakar Ba'asyir dibebaskan atas dasar kemanusiaan tanpa syarat, dan kemarin Menko mengatakan itu adalah grasak grusuk,” ujar Rocky Gerung saat dialog “Membangun kecerdasan akal sehat dengan menentukan pilihan presiden".

Menurut Rocky, jika hal seperti ini terus berlanjut hingga 17 April 2019 mendatang, tentunya bisa berimbas pada bisnis. Bahkan memberikan sinyal yang tidak baik bagi investor.

“Sinyal tidak jelas, karena tidak dituntun akal sehat. Kenapa orang tidak percaya pada hasil elektivitas. Jika dikatakan bertumbuh 5%, wajar. Tapi tidak bisa diklaim sukses jika sebelumnya 6%,” bebernya.

Sinyal yang tidak jelas ini, imbuh dia, karena tidak dituntun oleh akal sehat. Hal ini pula yang membuat ada kebohongan yang tanpa berdasar akal. Melalui apa yang disebut indeks dini. Sebab, ini menjadi bahan kampanye pemerintah.

"Indeks dini itu mengukur pengeluaran saya dibandingkan dengan pengeluaran warga negara yang lain. Kalau gini rasionya nol. Artinya tidak ada kesenjangan, kalau satu adalah kesenjangan sempurna," bilangnya.

"Jadi jika didata secara statistik begini, saya, pengusaha, orang miskin, rasio kami bertiga nol. Tapi tidak dihitung aset, modal dan pendapatannya berapa, jadi disitu ada kebohongan," timpalnya.

Dia juga menyebutkan ukuran ekonomi juga dipalsukan atas nama elektabilitas. Pemerintah mengklaim tidak usah khawatir, soal pangan.

"Pangan kita aman, bahkan tadi beritanya kita akan mengekspor beras jika panen raya karena kelebihan pasokan. Kelebihan pasokan ini bukan karena pasokan berlebih, kita keburu impor, jadi kita penuh beras impor. Sebenarnya kita tidak bisa menghitung kebutuhan," tuturnya.

Rocky juga menyebut ada kekacauan terhadap soal yang mendasar saat ini. Akan teapi pemerintah sangat percaya diri ada kedaulatan pangan yang tidak mungkin krisis energi.

"Jika dibuat hitungan, sangat mungkin bulan Februari terjadi krisis energi di Jawa, karena tidak ada pertambahan produksi power plan listrik. Jadi bayangkan satu Jawa itu black out, mati lampu semua. Karena konsumsi terus," ungkapnya.

Soal jalan tol yang dibanggakan presiden, Rocky menilai ini justru akan memutus perekonomian pribumi. Sebab, tak akan ada lagi sopir, atau pengguna jalan tol yang akan singgah ke warteg-warteg.

Pada diskusi ini juga dihadiri Ketua DPW Pribumi Bersatu Sumatera Utara Arie Nasution, Ketua DPW Asosiasi Pengusaha Pribumi Nusantara Indonesia/ASPRINDO Rafriandi Nasution dan puluhan kalangan emak-emak.