JAKARTA - ISeA Watch mengaku mendapati temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya ada sekitar 1.142 kasus dengan nilai uang sebesar Rp5.520 Trilyun pada IHPS II tahun 2017.

Hal ini diungkapkan ISEA Watch pada acara Fokus Group Discussion (FGD) bekerja sama dengan Badan Akuntabikitas Publik DPD RI bertempat di gedung B Lt 3 ruang PPUU, Rabu (03/10/2018).

Atas temuan tersebut, Peneliti Ahli ISeA Watch Dr. Hernold Makawimbang mengungkapkan, hingga saat ini kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) belum memenuhi harapan Negara sebagai lembaga yang seharusnya bisa menciptakan Pemerintahan yang bebas dari tindak pidana korupsi.

"Dengan adanya temuan itu, jelas BPK RI belum bekerja maksimal," ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan BAP DPR RI berharap, agar BPK RI dapat eksis sesuai dengan amanat UU. Selain itu, DPD RI juga berharap agar ISeA watch dapat bermitra dengan BAP DPD RI khususnya terkait dengan pembahasan laporan maupun hasil pemeriksaan BPK.

"Harusnya, BPK hadir untuk menjelaskan permasalahan serta kendala yang dihadapi," paparnya.

Namun sayangnya, kegiatan FGD tersebut, BPK RI yang sebenarnya menjadi objek diskusi sesuai dengan topik pembahasan tidak hadir.

Padahal, Senin (1/10/2018), Ketua ISeA Watch Zindar Kar Marbun telah bertemu langsung dengan ketua BPK RI agar pihak BPK RI bersedia hadir dalam pertemuan tersebut.

Untuk diketahui, ISeA Watch sendiri anggotanya merupakan mantan Eselon I dan II BPK RI berserta dari profesional lainnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Antara lain pimpinan BAP Drs. H.Abdul Gafar Usman MM, Ketua Komite IV Dr.H.Ajiep Padindang SE, Irwasum Mabes Polri dan biro Hukum Kejaksaan Agung RI beserta jajaran pengurus ISeA Watch. ***