JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan semua pihak tak saling menyalahkan seiring pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Merujuk data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) per 5 September 2018, USD sudah mencapai Rp15.000. Terkait melemahnya nilai tukar rupiah yang mencapai Rp15.000 per dolar AS (data Bank Indonesia 6 September 2018), Ketua DPR menghimbau masyarakat agar Tetap tenang.

"Intinya tetap tenang, tidak panik dan percaya bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Saat ini kita bersama-sama dengan pihak dunia usaha termasuk Kadin di dalamnya sedang berusaha mencari solusi yang tepat," ujar Bamsoet, Kamis (06/09/2018).

Seperti halnya Turki kata Bamsoet, Argentina dan beberapa hari ini Afrika Selatan juga mengalami hal yang sama. "Inilah saatnya kita tunjukan kepedulian kita pada negara dan bergandengan tangan untuk mengatasi pelemahan rupiah," tandasnya.

Untuk kata dia, jauhkan dari sikap mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan mengambil untung di tengah-tengah kesulitan bangsa.

"DPR juga meminta Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal dan BI sebagai otoritas moneter lebih kreatif melancarkan jurus-jurus yang tepat dalam menghadapi pelemahan rupiah. Misalnya: Melakukan akselerasi  APBN semaksimal mungkin, karena saat ini APBN merupakan sumber penting dalam memutar ekonomi nasional. Kemudian, Kemudahan akses ke institusi keuangan, khususnya perbankan," paparnya.

Kebijakan kredit tanpa jaminan kata mantan Ketua Komisi III DPR ini, harus di perluas untuk sector-sektor produktif usaha kecil menengah rakyat. Kemudian melakukan Perluasan Bantuan Tunai Langsung (BTL), untuk menyangga daya beli rakyat yang tergerus karena menurunnya penerimaan rumah tangga, sementara harga-harga kebutuhan pokok terus melonjak.

"Saya juga mendorong percepatan Proyek-proyek padat karya agar dapat menyerap tenaga kerja di daerah2. Terakhir, memberikan insentif atau pengurangan pajak terhadap barang-barang dan produk tertentu agar Indonesia bisa menjadi surga belanja bagi turis-turis manca Negara," tukasnya.

Terkait dengan adanya sejumlah sektor industri yang mulai terdampak akibat biaya produksi yang naik terutama industri yang menggunakan bahan baku berasal dari impor, Bamsoet juga mendorong Komisi XI DPR agar meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tegas dalam memberikan sanksi kepada para spekulan dolar yang mengambil untung saat nilai tukar rupiah melemah.

"Komisi III DPR dan Komisi XI DPR supaya meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kemenkeu, BI, dan OJK, agar dapat mengungkap jaringan spekulan dolar dan mempersempit ruang gerak spekulan dolar, guna mencegah terjadinya krisis keuangan," tegasnya.

Selain itu, Bam,soet juga berharap Komisi VI DPR meminta Kemendag dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menekankan pelaku usaha agar menggunakan barang baku produksi dalam negeri sebanyak mungkin dalam memproduksi barang.

"Komisi VI DPR harus meminta Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara bersama memberikan kemudahan modal usaha untuk penguatan investasi bagi pelaku usaha penghasil bahan baku, agar mampu bertahan untuk memproduksi dan meningkatkan kualitas serta kuantitas bahan baku industri sehingga pelaku industri dapat mengurangi impor untuk mendapatkan bahan baku," urainya.

Dan yang terakhir, Bamsoet juga meminta Komisi VI DPR agar mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengimbau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk berperan dalam menghadapi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. 'Salah satunya dengan saling bersinergi dalam hal promosi penggunaan produk dalam negeri," pungkasnya.***