MEDAN - Masyarakat adat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumut akan menggelar kongres ke-9 yang akan dihelat di BPRPI Kampong Bandar Setia, Percut Sei Tuan Deliserdang pada Sabtu-Senin (21-23/7/2018). Kongres mengambil tema 'Menata Organisasi BPRPI Menunu Masa Depan Untuk Percepatan Pencapaian Pengakuan, Pengembalian, Perlindungan dan Pemenuha Hak Atas Tanah Jaluran/Tanah Adat/Ulayat dan Laut Adat di Dalam Wilayah Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Secara Komunal'.

Ketua Panitia Jalo Hasudungan Siregar, Jumat (20/7/2018) mengatakan, hingga saat ini, BPRPI telah melaksanakan Kongres sebanyak delapan kali.

"Kongres BPRPI Sumut IX akan dilaksanakan pada tanggal 21-23 juli 2018 bertempat di tanah adat masyarakat adat rakyat penunggu Kampong Bandar Setia, Wilayah Deli-Sumatera Utara," kata Jalo didampingi Arifin Saleh Wakil Ketua Urusan Acara dan Materi Kongres.

Dikatakan Jalo, Kongres BPRPI Sumut IX merupakan momentum untuk melakukan refleksi dan konsolidasi organisasi menuju gerakan masyarakat adat rakyat penunggu di seluruh kampong-kampong yang tersebar di antara Sungai Ular dan Sungai Wampu.

"Menuju gerakan yang terpimpin dalam mewujudkan cita-cita kemakmuran dan keadilan untuk berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, bermartabat secara budaya. Kongres BPRPI Sumut IX ini bertujuan untuk menata organisasi masa depan," kata Jalo.

Jalo menjelaskan beberapa tujuan kongres. Di antaranya yakni mengkaji perkembangan organisasi dan situasi kampong-kampong yang telah menguasai serta mengelola tanah adat/ulayat.

Dalam kongres nanti juga ditujukan perumusan perubahan Anggaran Dasar Organisasi, Garis-Garis Besar Program Kerja, Pernyataan sikap/resolusi dan maklumat sebagai pandangan masyarakat adat rakyat penunggu tentang tatanan baru hubungan negara dengan masyarakat adat rakyat penunggu.

"Tentu saja juga hubungan masyarakat adat rakyat penunggu dengan para pihak yang berada di wilayah adat rakyat penunggu, hubungan sesama warga masyarakat adat rakyat penunggu menuju kedaulatan dan otonomi untuk menentukan kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi dan religius di Sumatera Utara. Kongres juga akan memilih kepengurusan baru periode 2018-2023," kata Jalo.

Kata Jalo, Panitia mengundang dari Kantor Staf Presiden Jokowi, Dr. Yanuar Nugroho sebagai Deputi 2 Kepala Staff Kepresidenan Bid. Sosial, Budaya dan Ekologi Strategis untuk hadir di kongres tersebut.

"Akan ada sambutan dari Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yaitu Rukka Sombolinggi dan Dewan AMAN Wilayah Sumatera Abdon Nababan," kata Jalo.

Jumlah undangan yang hadir diperkirakan mencapai seribuan masyarakat yang lebih banyak dari warga masyarakat adat rakyat penunggu.

"Sidang-sidang kongres diikuti 47 kampong dengan jumlah 205 orang sebagai utusan peserta kongres," kata Jalo.

Selain itu kongres juga akan melakukan MoU dengan antara Organisasi BPRPI dengan para utusan politik rakyat penunggu yang jumlahnya utusan caleg sebanyak 7 orang yang akan diresmikan oleh organisasi untuk dikawal.*