LABUHANBATU - Pemerintah kabupaten Labuhanbatu, H.Pangonal Harahap didampingi Ketua PKK, Hj Siti Awal Siregar bersama rombongan menghadiri dan meresmikan pencanangan gerakan kampung Keluarga Berencana (KB) tahun 2018, Kamis (3/5/2018) di lapangan Pelabuhan Dermaga, Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, kabupaten Labuhanbatu. Peresmian Kampung KB 2018 ini ditandai dengan pelepasan balon oleh Bupati Pangonal, dan Penggerak PKK kabupaten Labuhanbatu Hj Siti Awal Siregar didampingi Kepala Dinas BKKBN Hj Lidyawati Harahap, Dandim 0209 LB Letkol CZi Danden Sumarlin, diwakilkan Pabung Mayor INF Samsul Harahap, Kapolres Labuhanbatu AKBP Frido Situmorang diwakilkan Kasubag Binpres AKP M Nizam.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Lidyawati Harahap, selaku ketua panitia, dalam laporannya mengatakan, pembentukan kampung KB ini sesuai UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan surat edaran menteri dalam negeri No 440/70/SJ/2016.

"Kemudian diteruskan dengan surat keputusan Bupati Labuhanbatu, No 474/041/DPPKB/2018 tentang penetapan kampung keluarga berencana tahun 2018, dengan maksud dan tujuannya, kampung KB merupakan implementasi program nasional Nawacita yaitu cita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah, desa dalam kerangka negara kesatuan, penggembangan kampung KB untuk mendekatkan akses pelayanan terintegrasi antara posyandu, paud dan bina keluarga balita (BKB), dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," jelasnya.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan pelayanan KB implant dan pengobatan gratis, pemberian bantuan kepada kampung KB berupa buku, WC jongkok, bibit jagung, ternak itik, pemberian akte kelahiran, sertifikat tanah, ansuransi nelayan, penyerahan SK penetapan kampung KB, tahun 2018 kepada 16 kepala desa, penandatanganan MoU penetapan kepemilikan akte kelahiran antara sekdakab, Disdukcapil, RSUD, Dinkes dan DPPKB Kabupaten Labuhanbatu.

Bupati Labuhanbatu H.Pangonal Harahap mengajak seluruhnya bersama-sama berperan dalam mewujudkan kampung KB. Sebab, ini adalah salah satu program Presiden RI Joko Widodo dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyat.

"Selain itu saya minta kepada OPD yang merupakan kelompok kerja pengembangan kampung KB agar bersinergi dan bekerja sama untuk mempercepat pengembangan kampung kb. Meskipun namanya Kampung KB, bukan berarti persoalan keluarga berencana saja yang diprioritaskan, akan tetapi dimensi pembangunan lainya seperti kesehatan, Pendidikan, sarana dan prasarana serta sosial budaya juga menjadi perhatian kita bersama," ujarnya.

Tentunya, sambung Pangonal, hal ini demi mewujudkan generasi ke depan yang berkualitas. Makanya, hal ini dibutuhkan data yang akurat tentang kondisi desa untuk mengetahui potensi Kampung KB yang akan dikembangkan.

"Ini juga tugas dari pada kepala desa, lurah dan ibu penggerak PKK. Tahun 2019 saya sudah membuat suatu program untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan akte lahir di RSUD Rantauprapat, dan juga di setiap Puskesmas. Harapan saya 16 Kampung KB secara resmi saya resmikan dan mari kita sukseskan program keluarga berencana, dua anak cukup, bahagia sejahtera," ungkap Pangonal.