MEDAN - Menurut Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang mengatakan, hingga Desember 2017 KPK mencatat pihak swasta sebagai pelaku tindak pidana korupsi terbanyak, yaitu sejumlah 184 orang dibandingkan pejabat eselon I/II/III sejumlah 175 orang, anggota DPR dan DPRD sejumlah 144 orang, atau kepala daerah sejumlah 89 orang.

"Melalui Komite Advokasi Daerah (KAD) kami ingin mengajak pemerintah daerah dan pengusaha menyelesaikan bersama kendala yang dihadapi dalam penciptaan lingkungan bisnis yang berintegritas, dan mencari solusi untuk kendala-kendala dalam menjaga iklim investasi di daerah," kata Saut saat memberikan sambutan dalam acara Pembentukan KAD Anti Korupsi Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.

Saut juga menjelaskan, pembentukan KAD tidak hanya dibentuk di tingkat daerah, tetapi juga tingkat nasional. Di tingkat nasional, komite ini bernama Komite Advokasi Nasional Antikorupsi.

"Sebagai permulaan pada tahun 2017, ada lima sektor yang digarap di tingkat nasional yaitu minyak dan gas, pangan, infrastruktur, kesehatan, dan kehutanan," jelasnya.

Saut menuturkan, di tingkat nasional, komite advokasi dibentuk di sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, dengan melibatkan asosiasi usaha dan kementerian atau lembaga terkait.

"Untuk tingkat daerah, komite ini dibentuk berdasarkan geografis dengan melibatkan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan regulator daerah. Pada tahun 2017 KAD sudah dibentuk di 8 provinsi, dan pada tahun 2018 ini KAD akan dibentuk di 26 provinsi lainnya. Sumut merupakan provinsi yang ke-15," tuturnya.

Ketua Kadin Provinsi Sumut, Ivan Batubara mengungkapkan, KAD ini akan beranggotakan unsur-unsur dari pihak pengusaha, pemerintah, dan disupervisi oleh KPK RI langsung.

"Melalui KAD ini, kita akan inventaris permasalahan-permasalahan yang ada di Sumut, dan hambatan-hambatan lainnya yang dapat melemahkan aktivitas usaha, perekonomian, dan lambatnya pembangunan di daerah itu tumbuh. Jadi, segala hambatan dan halangan akan kita coba cari solusinya," pungkas Ivan.

Turut hadir dalam acara tersebut Inspektur daerah Provinsi Sumut dan Kota Medan, Anggota DPD RI asal Sumut, Parlindungan Purba, Perwakilan Ketua Kadin Pusat, Susi Azizi, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumut Bondaharo.

Kemudian Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, Eric Aruan, Ketua DPP Apindo Provsu, Ketua BPD HIPMI, Ketua BPD Gapensi, Ketua DPD Gapeksindo, Ketua Gapki Provsu. ***