MEDAN - Sejak awal Januari kemarin, pemerintah telah mengeluarkan bantuan tahap pertama Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018. Program ini dikhususkan untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Diharapkan, generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin mendampingi langsung Menteri Sosial Idrus Marham, untuk menyerahkan secara simbolis bantuan program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai, atau yang sering disebut BPNT. Bantuan tersebut diserahkan di Kantor Camat Medan Tembung, Sabtu (24/2/2018).

Tercatat, sekitar 500 keluarga kurang mampu menerima bantuan secara simbolis di Medan Tembung. Di samping itu, juga diberikan bantuan berupa beasiswa kepada anak kurang mampu dari keluarga penerima PKH.

Di hadapan seribuan warga yang menghadiri acara tersebut, Mensos mengatakan, kedatangannya untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo. Dikatakannya, sebagai Mensos, Presiden telah memintanya untuk keliling Indonesia, guna memastikan tidak ada lagi warga miskin atau kurang mampu yang tidak diberi bantuan.

"Kedatangan saya kemari (Medan) juga tidak terlepas atas perintah Bapak Presiden. Saya ingin memastikan, apakah bantuan yang diberikan untuk keluarga tidak mampu sudah berjalan atau tidak, di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Medan," katanya.

Adapun bantuan yang diberikan tersebut, jelasnya, yakni penyaluran bansos program keluarga harapan dan rastra (beras sejahtera).

"Bulan Februari ini, seluruh bantuan harus sudah tuntas, artinya harus sudah dibagikan kepada semua warga yang berhak menerimanya. Untuk rastra, tahun ini ada perbedaan mengenai besaran beras yang disalurkan, masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 10 kilogram, namun tanpa ada pembayaran," ungkapnya.

Idrus Marham menuturkan, bagi warga yang terdaftar sebagai KPM, ditegaskan tidak perlu membayar ketika mengambil rastra tersebut. Apabila ada oknum yang mencoba untuk meminta bayaran, maka diharap segera melaporkan.

"Jika ada oknum yang memaksa meminta, segera laporkan kepada Bapak Wali Kota, pasti ditindak. Jadi, tidak perlu takut melaporkan apabila ada oknum yang meminta bayaran," tegas Idrus.

Presiden Jokowi, lanjutnya, sudah memberi peringatan agar tidak ada satu pun yang coba-coba untuk menghambat penyaluran bantuan kepada keluarga kurang mampu.

"Apabila ada yang berani menghambat penyaluran bantuan, dipastikan langsung ditindak tegas,"terangnya.

Politisi asal Partai Golkar itu selanjutnya mengungkapkan, Kemensos saat ini berupaya mengejar target agar Februari 2018 tahap penyerahan PKH dan BPNT rampung sepenuhnya untuk tahap pertama. Meski demikian diakuinya, tidak semua daerah memiliki kemudahan akses dalam pendataan mau pun penyerahan bantuan tersebut.

Kemudian, seorang warga yang enggan menyebutkan namanya, tampak senang menerima manfaat dari PKH dan BPNT. "Pasti senang, dan membantu sekali," ujarnya sembari berlalu.