LABUHANBATU - Jelang pilkada pemilihan calon gubernur Sumatera Utara 2018, Bawaslu tiga kabupaten di Labuhanbatu Raya mendeklarasikan diri menolak dan melawan politik uang dan SARA, Rabu (14/2/2018) di lapangan Ika Bina Rantauprapat. Dalam kesempatan itu, Kapolres Labuhanbatu, AKBP Frido Situmorang menyampaikan, perkembangan situasi wilayah Hukum Polres Labuhanbatu sampai saat ini aman dan kondusif. Namun memasuki masa kampanye pada 15 Februari, suhu politik semakin meningkat.

"Tahapan kampanye biasanya akan banyak ditemukan pelanggaran pilkada dan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan para tim sukses, relawan dan pendukung cakada/cawakada. Namun biasanya sering terjadinya curi start kampanye, membawa anak dibawah umur, kampanye terselubung, kampanye hitam, dan politisasi SARA berupa hoax," jelas Frido.

Makanya, Frido meminta kepada seluruh pihak untuk menghindarkan politik uang dan politik SARA demi mewujudkan kelancaran pilgubsu di wilayah Labuhanbatu Raya.

"Apabila ada ditemukan politisasi SARA, maka akan diproses sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial," tegasnya

Apabila Polres Labuhanbatu, ujar Frido, kasus politik uang khususnya di masa kampanye, maka akan diproses dengan UU 08 Tahun 2005 yang mengatur sanksi pidana politik uang.

"Bila melakukan menyebarkan informasi palsu atau hoax di dunia maya mewarnai tahap pilkada di wilayah ini, maka akan diproses dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE)," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Labusel, Wildan Aswan Tanjung menyebutkan, saat ini akan memasuki Pilkada serentak 2018 yang diikuti 171 daerah terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, dan khusus Sumatra Utara diikuti 33 kabupaten/kota yang bertujuan untuk memilih pimpinan yang amanah.

"Kami berkomitmen mendukung sepenuhnya pelaksanaan pilgubsu. Pemerintah Labusel siap mendukung deklarasi politisi uang dan SARA. Kami juga berharap kepada panitia pelaksana pemilu berkoordinasi dengan baik kepada pemerintah dan segala komponen," pintanya.

"Mari kita bekerja sama agar terwujud pelaksanaan pilgubsu secara aman dan kondusif. Mari ajak tetangga dan keluarga untuk datang ke TPS memberikan hak suarnya, dan apabila warga yang belum mempunyai kartu tanda pemilih, segera dari sekarang daftar kan kepada masing -masing kepala desa, lurah," timpalnya.

Kunci berjalanya demokrasi pemilu adalah pada panitia pemilu dalam hal ini Panwaslih dan KPU. Selaku bangsa Indonesia, mari dalami bersama makna kebersamaan ini sebagai satu kesatuan dan mempunyai hak yang sama di mata hukum dan di mata NKRI.

"Mudah-mudahan dengan diadakannya Satgas Nusantara oleh kepolisian Republik Indonesia, pemilu Gubernur Sumut akan berjalan aman dan kondusif terkhusus di wilayah hukum Kabupaten Labuhanbatu, Selatan, dan Utara," jelasnya.

Ketua Panwaslih Labuhanbatu, Makmur Munthe menyebutkan, bahwa Panwaslih se-kabupaten Raya berkomitmen akan melaksanakan Pilgubsu secara damai.

"Penghalang terlaksananya penyelenggaraan setiap pemilu adalah politisasi uang dan SARA. Untuk itu mari kita sampaikan kepada seluruh pemangku pemerintah bersama menjaga dan bertekad menolak politik uang, SARA, mari kita laksanakan pilgubsu 2018 berintegritas," tandasnya.

Kepada partai politik, dan masyarakat Labuhanbatu Raya, dia berharap pelaksanaan pemilu 2018 dapat berjalan baik dan mari menjaga kenetralitasan PNS, Polri dan TNI.

Tampak hadir dalam acara itu Ketua Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu, Makmur Munthe, Labusel, Haziddin Harapan SH, Labura, Rudi Hasfizar ST, Ketua KPU Labuhanbatu Ira, Bupati LABUSEL Wildan Aswan Tanjung, Bupati Labuhanbatu, H.Pangonal Harahap diwakilkan Sekdakab Ahmad Muhfli, Bupati Labura H. Khairuddin Syah Sitorus, diwakilkan kaban kesbang pol Endar Sakti Hasibuan, Kapolres Labuhanbatu AKBP Frido Situmorang, Dandim 0209 LB, Kajari Rantauprapat, Prasetyo Pranoto, Ketua PN Labuhanbatu, Ridwan, seluruh partai, OKP, ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat se-Labuhanbatu Raya.