JAKARTA - Anggota DPD RI Dailami Firdaus, bersama Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Wakil Ketua DPR RI Fachry Hamzah, beserta beberapa Senator DPD RI dan anggota DPR RI menghadiri pertemuan Tahunan Asia Pacific Parlementary Forum ( APPF ) ke 26 di Hanoi, Vietnam 17 - 22 Januari 2018.

"Perubahan iklim merupakan tantangan yang besar dan nyata, apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan, jadi pulau-pulau juga terancam tenggelam," kata Senator Dailami Firdaus.

Indonesia telah meratifikasi Kontribusi Komitmen Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) yaitu kesiapan secara sukarela untuk menurunkan emisi rumah kaca (greenhouse gas emission) hingga 29 persen pada tahun 2030, atau 41 persen dengan dukungan dunia internasional.

"Tetapi isu yang krusial adalah bagaimana membiayai perubahan iklim ini,” kata Bang Dailami kembali.

Perubahan iklim memerlukan perubahan kebijakan, namun dalam tataran praktis, memerlukan penyesuain anggaran yang sesuai dengan usaha-usaha mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

"Perubahan iklim perlu dibicarakan oleh negara maju dan berkembang, karena negara maju memiliki kemajuan teknologi yang diperlukan di perubahan iklim," tegasnya.

Namun, Senator Dailami mengingatkan bahwa anggaran harus ditujukan untuk memperkuat edukasi maupun tujuan-tujuan lainnya dari kebijakan perubahan iklim.

"Agar, manfaatnya dapat dirasakan semua pihak. Dirinya berkeinginan agar kota-kota dan provinsi-provinsi di Asia Pasific dapat bekerjasama untuk memberikan penyadaran perubahan iklim, demi masa depan anak cucu kita." paparnya.

"Kami juga menyerukan agar para anggota parlemen Asia Pasifik dapat memperkuat kerjasama lebih baik, yaitu isyu (1) penguatan mekanisme regional, (2) edukasi masyarakat dan (3) pembiayaan perubahan iklim."

"Kita perlu melakukan edukasi agar masyarakat tidak membuka lahan dengan membakar hutan, atau mengganti kebun-kebun karet di lahan-lahan gambut penghasil karbon kepada perkebunan kelapa sawit,".

Selain itu, kata dia, Indonesia juga perlu memperkuat kerjasama antar kota dan antar provinsi di seluruh negara negara anggota APPF untuk memperkuat kampanye penyadaran dan aksi bersama pada tataran akar rumput (grass-root) yaitu warga negara yang memberikan kita semua mandat untuk membuat aturan, memerintah dan melakukan pengawasan. ***