MEDAN - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak termasuk di wilayah Sumatera Utara (Sumut), Polda Sumut mengantisipasi tindakan money politic dan black campaign.
Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw mengingatkan seluruh personel TNI-Polri untuk tetap mengantisipasi terjadinya kerawanan jelang Pilkada. “Segala bentuk gangguan Kamtibmas dan pelanggaran Pilkada harus kita antisipasi. Jangan sampai terjadi kecurangan atau money politic dan black campain,” kata Paulus saat memimpin apel gabungan Operasi Mantap Praja Toba 2018 di Lapangan Benteng Medan, Sabtu (6/1/2018). Diutarakannya, tak hanya itu saja Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga harus diawasi. Sebab, kedua persoalan ini kerap menjadi pemicu perdebatan saat pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah. “Kita harus mengantisipasi adanya protes partai politik, aksi unjuk rasa dan sengketa pilkada serta bentuk kerawanan lainnya. Kita harus menunjukkan semangat kesiapan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tahapan-tahapan pilkada,” kata Paulus. Dalam kesempatan yang sama, ia menyebutkan proses penyelenggaraan Pilkada mulai tanggal 8 Januari hingga 13 Februari, di mana KPU Sumut akan melakukan penetapan dan pengundian calon. Masa kampanye dimulai tanggal 15 Februari hingga 23 Juni. Untuk pemungutan suara akan digelar 27 Juni di 8 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada termasuk Pilkada Gubernur Sumut. “Operasi Mantap Praja ini akan berjalan hingga selesainya proses pilkada. Saya harap semua instansi saling bersinergi dalam menjaga keamanan terutama dalam mengawal Pilkada damai,” tandasnya.
Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw mengingatkan seluruh personel TNI-Polri untuk tetap mengantisipasi terjadinya kerawanan jelang Pilkada. “Segala bentuk gangguan Kamtibmas dan pelanggaran Pilkada harus kita antisipasi. Jangan sampai terjadi kecurangan atau money politic dan black campain,” kata Paulus saat memimpin apel gabungan Operasi Mantap Praja Toba 2018 di Lapangan Benteng Medan, Sabtu (6/1/2018). Diutarakannya, tak hanya itu saja Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga harus diawasi. Sebab, kedua persoalan ini kerap menjadi pemicu perdebatan saat pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah. “Kita harus mengantisipasi adanya protes partai politik, aksi unjuk rasa dan sengketa pilkada serta bentuk kerawanan lainnya. Kita harus menunjukkan semangat kesiapan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tahapan-tahapan pilkada,” kata Paulus. Dalam kesempatan yang sama, ia menyebutkan proses penyelenggaraan Pilkada mulai tanggal 8 Januari hingga 13 Februari, di mana KPU Sumut akan melakukan penetapan dan pengundian calon. Masa kampanye dimulai tanggal 15 Februari hingga 23 Juni. Untuk pemungutan suara akan digelar 27 Juni di 8 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada termasuk Pilkada Gubernur Sumut. “Operasi Mantap Praja ini akan berjalan hingga selesainya proses pilkada. Saya harap semua instansi saling bersinergi dalam menjaga keamanan terutama dalam mengawal Pilkada damai,” tandasnya.