TANJUNGBALAI - Menurunnya target pendapatan daerah berdampak buruk terhadap kinerja Pemko Tanjungbalai yang dinilai "mandul" dan kurang produktif.
Penilaian itu terungkap dari pandangan umum Fraksi Demokrat Nasional (Demnas) yang disampaikan pada rapat paripurna terhadap Nota Pengantar R.APBD Tanjungbalai TA 2018, di aula Kantor DPRD kota setempat.
Juru bicara Fraksi Demnas Hj Shofya Zahara SPsi menyatakan dalam pandangan umum fraksinya bahwa menurunnya target dari seluruh pendapatan yakni pada pos pendapatan daerah berdampak terhadap realisasi belanja daerah. Hal ini harus benar-benar dicermati oleh Pemko Tanjungbalai agar ke depan tidak terulang lagi.
"Dalam pengelolaan keuangan daerah yang semestinya dapat diandalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, justru menjadi mandul dan kurang produktif,"kata Zahara.
F Demnas memandang fenomena yang terjadi dari tahun ke tahun bahwa pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Kota Tanjungbalai terkesan sering mengalami keterlambatan sehingga berimplikasi langsung terhadap rendahnya serapan anggaran. Sehingga berdampak buruk bagi R.APBD tahun berikutnya.
Turunnya realisasi pendapatan daerah sebesar 1,28 persen atau Rp8.123.376.518 jadi acuan penetapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada R.APBD TA 2018 sebesar Rp67.258.841.086 turun sebesar Rp6.526.895.035.
F Demnas menyarankan agar Pemko Tanjungbalai berupaya mencari terobosan baru serta langkah yang strategis untuk meningkatkan PAD pada tahun mendatang dengan mempercepat pemanfaatan sumber-sumber pendapatan yang ada di Kota Tanjungbalai.
Mewujudkan upaya itu dibutuhkan keseriusan dan segera merealisasikan pembangunan destinasi wisata unggulan sesuai potensi yang ada. Memonitoring pengawasan seluruh pangkalan gas elpiji 3 Kg mengingat kelangkaan yang terjadi dan tingginya harga jual mencapai Rp24 ribu per tabung. Jika memungkinkan agar mencabut ijin pangkalan elpiji yang menyelewengkan penyaluran gas elpiji.
F Demnas juga menyoroti nasib pedagang Pasar Bahagia yang merasa terzolimi. "Tertibkan oknum yang menangani Pasar Bahagia, mengingat belum difungsikannya bangunan Pasar Bahagia disebabkan pedagang yang berjualan di pasar tersebut dapat memiliki lebih dari 1 kios sehingga meresahkan pedagang lain yang sudah lama berjualan di sana tapi tidak mendapatkan kios,"ujar Zahara.
Penilaian itu terungkap dari pandangan umum Fraksi Demokrat Nasional (Demnas) yang disampaikan pada rapat paripurna terhadap Nota Pengantar R.APBD Tanjungbalai TA 2018, di aula Kantor DPRD kota setempat.
Juru bicara Fraksi Demnas Hj Shofya Zahara SPsi menyatakan dalam pandangan umum fraksinya bahwa menurunnya target dari seluruh pendapatan yakni pada pos pendapatan daerah berdampak terhadap realisasi belanja daerah. Hal ini harus benar-benar dicermati oleh Pemko Tanjungbalai agar ke depan tidak terulang lagi.
"Dalam pengelolaan keuangan daerah yang semestinya dapat diandalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, justru menjadi mandul dan kurang produktif,"kata Zahara.
F Demnas memandang fenomena yang terjadi dari tahun ke tahun bahwa pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Kota Tanjungbalai terkesan sering mengalami keterlambatan sehingga berimplikasi langsung terhadap rendahnya serapan anggaran. Sehingga berdampak buruk bagi R.APBD tahun berikutnya.
Turunnya realisasi pendapatan daerah sebesar 1,28 persen atau Rp8.123.376.518 jadi acuan penetapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada R.APBD TA 2018 sebesar Rp67.258.841.086 turun sebesar Rp6.526.895.035.
F Demnas menyarankan agar Pemko Tanjungbalai berupaya mencari terobosan baru serta langkah yang strategis untuk meningkatkan PAD pada tahun mendatang dengan mempercepat pemanfaatan sumber-sumber pendapatan yang ada di Kota Tanjungbalai.
Mewujudkan upaya itu dibutuhkan keseriusan dan segera merealisasikan pembangunan destinasi wisata unggulan sesuai potensi yang ada. Memonitoring pengawasan seluruh pangkalan gas elpiji 3 Kg mengingat kelangkaan yang terjadi dan tingginya harga jual mencapai Rp24 ribu per tabung. Jika memungkinkan agar mencabut ijin pangkalan elpiji yang menyelewengkan penyaluran gas elpiji.
F Demnas juga menyoroti nasib pedagang Pasar Bahagia yang merasa terzolimi. "Tertibkan oknum yang menangani Pasar Bahagia, mengingat belum difungsikannya bangunan Pasar Bahagia disebabkan pedagang yang berjualan di pasar tersebut dapat memiliki lebih dari 1 kios sehingga meresahkan pedagang lain yang sudah lama berjualan di sana tapi tidak mendapatkan kios,"ujar Zahara.