MEDAN - Puluhan mahasiswa dan aktivis Sumatera Utara mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk menuntaskan dugaan korupsi PKK Dairi, Interpelasi DPRDSU dan Dishub Medan, Jumat (8/12/2017). Aksi itu disampaikan mahasiswa di depan kantor Kejatisu dengan membawa spanduk dan membeberkan sejumlah persoalan yang ditangani aparat penegak hukum dinilai berjalan di tempat.

Aksi ini mereka lakukan dalam mempertingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) pada 9 Desember 2017 besok.

"Masyarakat Sumut sangat kecewa dengan penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi yang menangani kasus jalan ditempat," ucap kordinator aksi Sekretaris DPD LSM Penjara Sumut, Feri Nofirman Tanjung.

Dia menyebutkan, penanganan kasus berjalan ditempat sudah ada beberapa catatan yang dipegang pihaknya, salah satunya adalah dugaan korupsi Dana PKK di Kabupaten Dairi yang anggarannya mencapai Rp1.8 miliar sampai saat ini belum tuntas.

"Kasus ini diduga melibatkan istri pejabat di Dairi jangan sampai dihentikan begitu saja. Apakah karena kasus tersebut melibatkan istri pejabat makanya tidak diusut tuntas. Atau ada kepentingan lain dalam persoalan tersebut, kita meminta ketegasan aparat penegak hukum mengusutnya," ungkapnya.

Kasus lain katanya, suap interpelasi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini penuntasannya terbilang tebang pilih.

"Kasus suap interpelasi yang telah menjebloskan mantan Gubsu, Gatot Pujonugroho harus diusut tuntas. Masyarakat Sumut juga sudah tau bahwa dalam sidang-sidang terungkap bahwa beberapa kepala dinas dituding ikut menyetor uang kepada anggota DPRD, namun sampai sekarang belum ditangani," tegasnya.

Dikatakannya, suap interpelasi KPK sebenarnya sudah memanggil semua kepala dinas di Pemprovsu namun hanya anggota dewan yang menanggung resikonya.

"Kita semua tau bahwa Bukit Tambunan (Mantan Kadisnaker Sumut) dipanggil namun sampai sekarang belum ada tindaklajutnya. Karena itu, kami meminta kasus ini terus diungkap oleh KPK," pintanya.

Selain itu, DPD LSM Penjara mempertanyakan dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Perhubungan Kota Medan tahun 2014-2015.

”Kami juga mendesak agar dugaan korupsi di Dishub Kota Medan juga segera dituntaskan Kejatisu,” teriaknya.

Usai menyampaikan tuntutannya, Jordan SH menerima aksi yang dilakukan DPD LSM Penjara Indonesia. Jordan SH dan berjanji akan segera menindak lanjuti laporan tersebut.