MEDAN - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menolak kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 KAHMI di Hotel Santika, pada 17 November 2017 mendatang. Ketua KAHMI Medan, Ahsanul Fuad SH MA mengungkapkan keinginan Jokowi untuk menghadiri Munas KAHMI ke-10 terindikasi adanya intervensi dari pemerintah terhadap jalannya Munas KAHMI dalam hal pemilihan presidium KAHMI periode 2017-2022.

“Ada kawan- kawan yang ikut masuk dalam melancarkan dia (Jokowi) masuk dalam Munas KAHMI. Ini sangat saya sayangkan. Indikasi itu nampak bahwa Munas ini di jadikan sebagai ajang politik. Bagi sebagian warga KAHMI yang saat ini berdekatan dengan peguasa. KAHMI Medan sangat prihatin terhadap fenomena ini," ungkapnya pada media, Selasa (14/11/2017).

Ahsanul Fuad didampingi Pengurus Harian MD KAHMI Medan, Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Umat, Syafiruddin Hamdani Damanik serta Sekretaris, Chairul Munadi SH dan M Idris SH MH mengungkapkan KAHMI tidak boleh menjadi bagian orang yang menistakan agama.

“Jika Jokowi mau menggunakan kekuasaannya saat itu, maka aksi lanjutan tentu tidak ada. Dan dia kami nilai sebagai pengkhianat perjuangan umat dan semangat 212,” terangnya.

Karenanya, dia meminta agar KAHMI jangan terjebak kepentingan pragmatis politik. Lantaran, KAHMI harus berada di tengah tengah umat dan untuk umat. “Untuk itu, kita mengajak seluruh majelis daerah dan majelis wilayah untuk bergabung dalam poros umat 212. Melalui poros ini, energi dan semangat 212 harus masuk. Kesadaran akan perlunya pembelaan terhadap umat Islam dan ulama harus menjadi perhatian,” pungkasnya.