MEDAN - Sebagai konsekwesi akan dioperasikannya bush rapid transit (BRT) guna menjawab kondisi transportasi yang amburadul di Kota Medan, pemerintah melalui Dinas Perhubungan mulai berkemas-kemas melakukan persiapan. Di antaranya adalah membenahi trotoar di seluruh Kota Medan. Itu sebabnya belakangan ini, khususnya di kawasan inti kota, trotoar mulai dibongkar pasang. Semua benda yang secara sengaja ditempatkan atau didirikan di atas lintasan yang sesungguhnya diperuntukkan bagi pejalan kaki itu "diratakan".

"Lihat saja di Jalagn Imam Bonjol, pot-pot bunga yang diletakkan di sana yang menghilangkan kenyamanan pejalan kaki sudah kita bersihkan. Di Lapangan Merdeka juga," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan,Renward Parapat beberapa hari lalu seusai Diskusi Forum Lalulintas Sumatera Utara 2017, di Hotel Grand Mercure, Medan.

Lalu bagaimana dengan bangunan kios tempat berjualan, poskamling, posko OKP atau bahkan pos polisi yang tidak sedikit berdiri di atas trotoar jalan yang mengakibatkan terganggunya pengguna jalan, apakah Dishub juga akan menumbangkannya?

Kata Renward, tidak semua dibongkar. Akan dilihat dulu bagaimana kepentingannya, sesudah itu baru dibongkar.

"Kalau memang sudah menghalangi kita bongkar. Orang kita mau menciptakan kenyamanan kok," ujar Renward.

Pembenahan trotoar di Kpota Medan dilakukan secara bertahap. Dari inti kota akan berpindah ke wilayah lainnya, sebab sesuai dengan konsep operasional BRT trotoar harus dibersihkan. Seluruh akses jalan yang memudahkan warga kelak menggunakan BRT harus dibersihkan.

Implementasi BRT sebagai fasilitas transportasi massal disebutkan Renward merupakan bagian dari pembangunan Sistem Transportasi di Kota Medan yang diproyeksikan rampung pada 2021. Selain BRT juga akan ada Light Rapid Transit (LRT).

"Oleh Institute for Transportation Development Project studi tentang BRT dan LRT di Kota Medan sedang berlangsung, baru setelah itu dilakukan tender dan pembangunan fisik pada 2018," tegas Renward.