MEDAN - Massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Wilayah Sumatera Utara berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut, Jalan P Diponegoro Medan, Jumat (10/11/2017).
Dalam aksinya, para buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 yang dinilai murah atau tidak layak.
“Listrik sudah naik tiga kali dalam setahun, lalu premium langka sehingga rakyat membeli pertalite dengan harga lebih mahal. Kemudian, tabung gas elpiji juga langka dan harganya semakin mahal. Bahkan, harga air juga naik, belum lagi sembako. Jadi, kami jelas menolak penetapan UMP 2018 yang naik hanya 8,71 persen,” ungkap Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo. Dia menyatakan, buruh juga mendesak agar PP 78/2015 tentang Pengupahan dicabut. Mereka pun meminta agar UMP/UMK 2018 ditambah USD 50 atau minimal Rp650.000 untuk meningkatkan daya beli buruh. “Menurut UUD 1945 mengamanatkan, bahwa ‘Tiap-tiap warga negara berhak atas dan penghidupan yang layak bagi kemanusian’ dan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengamanatkan, bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” ujarnya. Menurut dia, akibat dari kebijakan upah murah yang diterapkan oleh pemerintah, ekonomi pekerja atau buruh semakin miskin. Karena, daya beli menurun sehingga berdampak dengan lemahnya ekonomi. “Lihat sekarang, banyak perusahaan yang tutup sehingga mengakibatkan terjadinya PHK besar-besaran terhadap pekerja atau buruh. Kami mau tuntutan kami di dengar Gubsu dan menyampaikan kepada pemerintah,” cetusnya.` Ditambahkan, Sekretaris FSPMI, Tony Rickson Silalahi, menambahkan berdasarkan UU No.13 tahun 2003 tentang keternagakerjaan mengamanatkan bahwa setiap pekerja buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupannya yang layak bagi manusia. “Miris, Presiden Jokowi yang pada saat Pilpres 2014 yang lalu pernah berjanji kepada pekerja buruh Indonesia akan mewujudkan upah layak dan hidup layak untuk kami, tapi itu hanyalah janji tinggal janji,” ujarnya. Tony juga menyatakan semakin besarnya perbudakan, habis kontrak, harian lepas, serta borongan banyak tapi tidak sesuai gaji yang di rasakan oleh pekerja buruh. “Bahan sembako naik, bahan bakar naik, tarif air PDAM juga naik, tapi upah kami semakin murah. Indonesia ini akan lemah terhapa keadilan,” ujarnya. Sebelum melakukan unjuk rasa, massa buruh melakukan longmarch dari Istana Maimun menuju Kantor Gubsu. Tak pelak, sebagian jalan yang dilalui macet parah, seperti Jalan Brigjen Katamso, Jalan Suprapto, Jalan Sudirman sekitarnya. Polisi lalu lintas yang berjaga pun tampak kewalahan. Kemacetan terus berlanjut hingga Jalan P Diponegoro, lokasi demo. Meski aksi jeda saat salat Jumat, arus lalu lintas di sana tetap terganggu. Warga yang ingin salat Jumat di Masjid Agung maupun Masjid Amanah, Gedung Kuangan, sempat terjebak kemacetan.
“Listrik sudah naik tiga kali dalam setahun, lalu premium langka sehingga rakyat membeli pertalite dengan harga lebih mahal. Kemudian, tabung gas elpiji juga langka dan harganya semakin mahal. Bahkan, harga air juga naik, belum lagi sembako. Jadi, kami jelas menolak penetapan UMP 2018 yang naik hanya 8,71 persen,” ungkap Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo. Dia menyatakan, buruh juga mendesak agar PP 78/2015 tentang Pengupahan dicabut. Mereka pun meminta agar UMP/UMK 2018 ditambah USD 50 atau minimal Rp650.000 untuk meningkatkan daya beli buruh. “Menurut UUD 1945 mengamanatkan, bahwa ‘Tiap-tiap warga negara berhak atas dan penghidupan yang layak bagi kemanusian’ dan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengamanatkan, bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” ujarnya. Menurut dia, akibat dari kebijakan upah murah yang diterapkan oleh pemerintah, ekonomi pekerja atau buruh semakin miskin. Karena, daya beli menurun sehingga berdampak dengan lemahnya ekonomi. “Lihat sekarang, banyak perusahaan yang tutup sehingga mengakibatkan terjadinya PHK besar-besaran terhadap pekerja atau buruh. Kami mau tuntutan kami di dengar Gubsu dan menyampaikan kepada pemerintah,” cetusnya.` Ditambahkan, Sekretaris FSPMI, Tony Rickson Silalahi, menambahkan berdasarkan UU No.13 tahun 2003 tentang keternagakerjaan mengamanatkan bahwa setiap pekerja buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupannya yang layak bagi manusia. “Miris, Presiden Jokowi yang pada saat Pilpres 2014 yang lalu pernah berjanji kepada pekerja buruh Indonesia akan mewujudkan upah layak dan hidup layak untuk kami, tapi itu hanyalah janji tinggal janji,” ujarnya. Tony juga menyatakan semakin besarnya perbudakan, habis kontrak, harian lepas, serta borongan banyak tapi tidak sesuai gaji yang di rasakan oleh pekerja buruh. “Bahan sembako naik, bahan bakar naik, tarif air PDAM juga naik, tapi upah kami semakin murah. Indonesia ini akan lemah terhapa keadilan,” ujarnya. Sebelum melakukan unjuk rasa, massa buruh melakukan longmarch dari Istana Maimun menuju Kantor Gubsu. Tak pelak, sebagian jalan yang dilalui macet parah, seperti Jalan Brigjen Katamso, Jalan Suprapto, Jalan Sudirman sekitarnya. Polisi lalu lintas yang berjaga pun tampak kewalahan. Kemacetan terus berlanjut hingga Jalan P Diponegoro, lokasi demo. Meski aksi jeda saat salat Jumat, arus lalu lintas di sana tetap terganggu. Warga yang ingin salat Jumat di Masjid Agung maupun Masjid Amanah, Gedung Kuangan, sempat terjebak kemacetan.