MEDAN - Kota Medan termasuk dari 32 dari kota/kabupaten yang dipilih Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) melalui Dirjen Cipta Karya untuk dinominasikan sebagai kota layak huni dalam rangka mewujudkan permukiman layak huni, produktif, terjangkau dan berkelanjutan pada acara Hari Habitat Dunia (HHB) dan Hari Kota Dunia (HKD) 2017 di halaman Kantor Kemenpupera Jalan Patimura, kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (6/11/2027). Dalam acara HHB dan HKD 2017 tersebut, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi yang hadir bersama 32 Wali Kota dan Kabupaten di Indonesia itu selanjutnya memandatangani deklarasi atau kesepakatan bersama untuk mewujudkan Kota Layak Huni yang mana dapat menampung warganya dengan latar belakang berbeda untuk tinggal dan hidup secara layak.

Wali Kota sangat mengapresiasinya, sebab semakin memotivasi untuk menjadikan ibukota Provinsi sumatera Utara ini menjadi permukiman yang layak huni baik menyangkut infrastruktur jalan, air bersih, perumahan maupun sanitasi. Di tambah lagi Kelurahanan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan masuk menjadi salah satu prioritas utama penanganan permukiman kumuh tahun 2018.

Dikatakan Wali Kota, guna mewujudkan Medan sebagai Kota Layak Huni harus mendapat dukungan dari semua pihak. Sebab, Pemko Medan tidak dapat berjalan sendiri untuk melakukannya. Oleh karenanya dibutuhkan kebersamaan dari semua lapisan masyarakat guna menjadikan Kota Medan layak huni dan terbuka bagi semua.

Saat ini, papar Wali Kota, Pemko Medan tengah berupaya menjadikan Medan sebagai kota terbuka dan layak huni. Untuk bidang infrastruktur, Pemko Medan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) terus memperbaiki jalan rusak baik dengan pengaspalan maupun pembetonan serta perbaikan drainase.

“Insya Allah, akhir Desember ini perbaikan infrastruktur di Kota Medan rampung,” kata Wali Kota.

Selanjutnya, Wali Kota pun perlu menggarisbawahi, perumahan yang layak huni tidak hanya sekedar fisik rumah tetapi ada sejumlah faktor yang harus dipenuhi sehingga memenuhi kriteria layak huni tersebut, diantaranya kepastian bermukim, ketersediaan pelayanan prasarana dasar, bahan bangunan, fasilitas dan infrastruktur, keterjangkauan, kelayakan tinggal (fisik rumah, keamanan terhadap bencana), kemudahan akses, lokasi dan kesesuaian budaya.

"Selain dibutuhkan sinergitas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, keseluruhan faktor ini dapat dipenuhi jika mendapat dukungan penuh dari semua pihak. Untuk itu marilah kita bersama-sama mewujudkan Medan Rumah Kita sebagai tempat permukiman yang layak huni bagi semua,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Medan Ir Wirya Alrahaman yang turut mendampingi Wali Kota dalam menghadiri peringatan HHB dan HKD 2017 mengatakan, Pemko Medan akan memndapatkan bantuan sebesar Rp40 miliar setelah kelurahan Sicanang masuk menjadi prioritas penaganan permukiman kumuh dari Kemenpupera melalui Dirjen Cipta karya.

Menurut Wirya, penanganan kawasan perkukiman kumuh ini akan dilakukan Satker Balai Teknik Perkumiman dan Perkotaan. Dengan penanganan yang dilakukan tersebut, Wirya pun berharap Kelurahan Sicanang nantinya akan mejadi kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Pemko Medan, bilang Wirya, telah melakukan sejumlah program untuk mengatasi permukiman kumuh, salah satunya melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan telah melakukan bedah rumah. Kemudian penyediaan air bersih, pemasangan sambungan air limbah rumah, septitank kedap, sanitasi maupun drainase tertier.  

"Seperti yang dikatakan Pak Wali, semua ini dapat terwujud jika mendapat dukungan semua pihak serta sinergitas yang kuat dari semua OPD terkait di lingkungan Pemko Medan,” ungkap Wirya.