MEDAN - Fakultas Kedokteran diminta jangan menjadikan pendidikan kedokteran sebagai lahan bisnis. Akan tetapi, didiklah sesuai dengan cita-cita generasi muda. Demikian disampaikan Tokoh Masyarakat Kesehatan Sumatera Utara (Sumut) dr Ramlan Sitompul SpTHT-KL, Senin (16/10) menyikapi tidak sinkronnya antara produksi sarjana kedokteran dengan serapan kebutuhan hingga membuat dokter terancam menganggur.

Makanya, mantan Ketua IDI Cabang Medan periode 2014-2017 itu meminta agat pemerintah tidak lagi menambah jumlah Fakultas Kedokteran.

"Harusnya, kalau berdasarkan kebutuhan dokter dari data-data yang kita peroleh, sesungguhnya untuk dokter umum itu sudah melebihi. Bahkan lebihnya itu mencapai sekitar 8.000-an," bebernya.

Padahal, menurut Ramlan, persoalan yang dihadapi dunia kedokteran saat ini adalah kebutuhan untuk menambah mutu dokter, bukannya menambah jumlah Fakultas Kedokteran yang ada. Oleh karena itu, pencabutan moratorium Fakultas Kedokteran seharusnya masih membutuhkan waktu yang lama.

"Produksi dokter ada sekitar 10.000, dengan kelebihannya 8.000 per tahun. Belum lagi ada tambahan tahun ini sebanyak 8.000. Jadi bakal ada 16.000 stok dokter," jelasnya.

Ramlan berpendapat, Fakultas Kedokteran yang sudah ada jangan terlalu banyak menerima mahasiswa kedokteran. Apalagi di Indonesia jumlah Fakultas Kedokteran ada 83 dari yang sudah memproduksi dokter sebanyak 75 fakultas.

"Jangan karena menguntungkan, pendidikan kedokteran itu dijadikan sebagai lahan bisnis. Seharusnya didik saja sesuai dengan cita-cita generasi muda ini," sebutnya.

Begitupun, Ramlan mengungkapkan, distribusi dokter harus dapat terlaksana secara merata. Sebab, untuk Indonesia wilayah Timur hingga saat ini masih sangat kekurangan tenaga kedokteran.

"Jadi teman-teman dokter kita harap jangan sungkan pergi ke Timur. Berkarirlah di sana untuk membantu masyarakat," harapnya.

Ramlan menambahkan, pemerintah juga harusnya hadir dalam menunjang peningkatan kualitas dokter. Misalnya pelatihan-pelatihan kepada para pendidik, melakukan pendampingan kepada mahasiswa kedokteran yang sulit lulus, kemudian modul arah pendidikan kedokteran yang disepakati secara nasional.

"Lebih bagus disitu pemerintah bermain. Jadi harapannya, jangan lah institusi pendidikan itu disusupi politik praktis," pungkasnya.