JAKARTA - Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah mendapat laporan lengkap dari Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengenai polemik pengadaan 5.000 pucuk senjata oleh lembaga non-militer. Laporan itu diterima Jokowi di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (26/9) malam.

"Kemarin saya juga di Halim. Pertemuan mereka berdua (Jokowi dan Gatot Nurmantyo), di situ Gatot Nurmantyo melaporkan apa yang ramai-ramai itu," ucapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/9).

Setelah mendapat penjelasan dari Panglima, Presiden menganggap polemik itu selesai. Johan menegaskan, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan soal pernyataan Panglima TNI.

"Presiden sudah mendapat penjelasan atau laporan. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi," katanya.

Sementara itu, Presiden Jokowi yang ditemui usai pembukaan Pameran Kriyanusa Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tahun 2017 di JCC enggan membeberkan apa saja yang dilaporkan Panglima TNI. Menurut dia, tidak semua isi pertemuan bisa disampaikan ke publik. "Ya tidak bisa semua saya sampaikan," singkatnya.

Untuk diketahui, polemik ini muncul setelah Gatot Nurmantyo menyebut adanya institusi non-militer yang akan membeli 5.000 pucuk senjata. Pernyataan itu disampaikannya dalam silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9).

Menko Polhukam Wiranto kemudian mengklarifikasi polemik pernyataan Panglima. Wiranto menuturkan polemik itu terjadi akibat kesalahan komunikasi Panglima TNI soal informasi pembelian senjata yang diterima. Penjelasan Wiranto disampaikan setelah mempertemukan Gatot, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Wiranto menjelaskan, senjata itu sebetulnya dibeli oleh BIN untuk keperluan pendidikan. Jumlahnya pun hanya 500 pucuk, bukan 5.000 pucuk.***