JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi I telah memilih 7 nama termasuk Cecep Suryadi dari Riau, yang akan menjabat sebagai Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang baru. Komisoner baru tersebut diminta solid hadapi tantangan KIP kedepan.

Komisi I DPR telah memilih 7 dari 21 nama yang diajukan oleh Presiden dengan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang telah dialalui selama dau hari pada 13-14 September 2017. Pemilihan dilakukan berdasarkan voting.

"Ketujuh nama ini akan kita sampaikan dalam rapat badan musyawarah (Bamus -red), yang kemudian akan dibacakan dalam rapat paripurna dan akan disampaikan pada pemerintah melalui pimpinan DPR," ucap Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almahsyari di Gedung DPR.

Adapun ketujuh orang tersebut, Arif Adi Kuswardono, Hendra J Kede, Cecep Suryadi, Gede Narayana, Wafa Patria Umma, Romanus Ndau, Tulus Subardjono. Keenam orang diantaranya berasal dari unsur masyarakat selain Tulus yang berasal dari unsur pemerintah yaitu Direktur Komunikasi Publik Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo.

DPR, sambung Kharis, berharap para komisioner baru dan terpilih solid dan dapat membawa KIP menjadi institusi yang profesional, handal, dan independen. "Tentunya KIP perlu melakukan perbaikan, karena KIP diperiode sebelumnya tenagh mengalami ketidakstabilan dan ketidak harmonisan. Kami berharap dengan terpilihnya anggota yang baru kedepan KIP akan lebih baik," ungkapnya.

Politisi PKS itu juga menegaskan agar Komisioner terpilih segera menuntaskan pekerjaan KIP yang tertunda sebelumnya. Disinyalir, KIP periode lalau menumpuk sejumlah kasus yang belum terselesaikan sampai hari ini.

"Banyaknya sengketa publik, Komisi I DPR menyarankan komisioner terpilih bisa selesaikan PR yang banyak ini, KIP juga harus segera berbenah dan selesaikan jawaban dan putusan bagi masyarakat yang membutuhkan," ungkapnya.

Kharis menilai dari 21 orang yang dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, semuanya punya potensi baik, juga visi dan misi yang beragam untuk kemajuan KIP kedepan. "Mereka beragam tapi semua yang dikirim ke sini oleh presiden dan kami lakukan uji kelayakan, terpilih tujuh ini. Jawaban mereka cukup baik dan cukup menguasai masalah di internal maupun eksternal KIP," tegasnya.

Menurutnya, yang menadi kendala hari ini, banyak masyarakat belum tahu KIP, apa yang dilakukannya, dan apa saja kiprahnya untuk masayarakat kita. "Banyak masyarakat belum tahu KIP dan fungsinya. Salah satu tugas dari calon terpilih ini tugasnya mensosialisaiskan pada masyarakat dengan berbagai cara," ujarnya.

Komisi I DPR juga akan mendorong agar KIP punya anggaran yang sepadan dengan fungsinya saat ini. Kharis juga meminta, meski anggaran KIP terbatas, komisioner baru diharapkan bisa melakukan kerjanya secara maksimal. "Kami membahas anggaran sesuai dengan yang dibuat oleh kominfo, kami bahas dan kecil besarnya tergantung kegiatan yang dilakukan," teranngnya.

Begitupun dengan Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid yang menyatakan komisioner KIP yang baru harus menunjukkan kesolidan dan kinerja baiknya dari KIP periode lalu. Menrutnya, KIP periode lalu dinilai tidak berjalan baik dan banyak fungsi KIP yang tidak terlaksana akibat problema di internalnya.

"Komisioner KIP lalu banyak masalah di internal yang membuat tugas dan fungsi KIP tidak berjalan maksimal. Banyak permasalahan internal yang membuat tugas dan fungsi utama KIP belum tercapai," ucapnya dalam kesempatan yang sama.

Dia juga meminta agar para komisioner berkomitmen terhadap upaya penciptaan keterbukaan informasi publik yang baik. Hal tersebut dapat tercipta jika para komisioner memiliki rekam jejak dan background pengalaman yangluas tentang keterbukaan informasi.

"Mereka harus memiliki integritas dan semangat untuk memperbaiki bidang informasi publik. Komisi I DPR memastikan para komisioner terpili harus punya integritas dan semangat untuk perbaikan bidang informasi publik," tegasnya.***