JAKARTA - Konflik yang menimpa warga Rohingya di Rakhine, Myanmar membuat masyarakat Indonesia terketuk hatinya. Aksi protes pun digelar untuk mengecam tindakan Pemerintah Myanmar terhadap warga Rohingnya.

Salah satu yang ikut dalam aksi protes itu adalah Fahira Idris. Anggota Komite III DPD RI itu datang ke aksi save Rohingya di Car Free Day (CFD), Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, untuk mendukung aksi protes terhadap kekerasan di Myanmar.

"Menurut saya, kita lihat ini kan pemerintah tidak melakukan sesuatu yang signifikan. Sebetulnya suatu negara mampu ko melakukan penekanan terhadap negara lainnya yang telah melakukan perbuatan luar biasa ini," kata Fahira di CFD, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (3/9).

Dia menuturkan, hanya Presiden yang berwenang memutuskan hubungan diplomatik terhadap negara lain. Jadi, masyarakat Indonesia harus mampu mendorong Presiden Joko Widodo untuk dapat memutus hubungan diplomatik terhadap Myanmar.

Selain itu, menurutnya, ada sebagian orang yang tidak ingin memutus hubungan diplomatik Indonesia dengan Myanmar dengan alasan nanti tidak akan bisa mengirimkan bantuan sosial kemanusiaan. Namun, hal itu, kata Fahira, tidak benar.

"Loh, sekarang kita memutus hubungan diplomatik dengan Israel sudah lama sekali, tapi kita mampu ko mengirimkan bantuan ke Palestina, kita bahkan bisa membangun masjid, membangun rumah sakit," ungkapnya.

Fahira berharap pemerintah Indonesia harus mampu berada di garis depan untuk mengajak negara-negara di Asean melakukan hal yang sama, yakni melakukan tindakan tegas.

"Karena kan yang dilakukan saat ini tidak hanya perbantaian menurut saya, ini kejahatan kemanusiaan yang luar biasa," ujarnya.

Lebih lanjut, Fahira mengimbau kepada seluruh element masyarakat Indonesia dan Jakarta khususnya, untuk dapat menduduki kantor kedutaan Myanmar sampai akhirnya tutup.

"Element masyarakat Indonesia harus mampu menutup keduataan Myanmar yang ada di Indonesia," tutupnya.***