MEDAN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengunjungi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan Timur, Senin (21/8/2017). Kedatangan kementerian ini guna memonitoring persiapan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumut 2018.

Tim dari Kemendagri ini terdiri dari Haryadi (FISIP Unair Surabaya), Prof Muradi (Unpad Bandung), dan Akmal (Direktur Kemendagri) tersebut langsung diterima Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea didampingi Anggota Yulhasni, Nazir Salim Manik, dan Benget Silitonga.

"Kehadiran kami untuk memastikan beberapa hal terkait persiapan Pilgubsu 2018,"ujar Prof Muradi.

Dijelaskannya, salah satu yang hendak diperoleh tim adalah untuk mencari tahu kepastian daerah yang Pilkada 2018 apakah sudah selesai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta juga berharap mendapat informasi soal netralitas ASN (Aparat Sipil Negara) di Sumut.

Tim monitoring juga memastikan tentang jumlah warga Sumatera Utara yang telah melakukan perekaman E-KTP.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU Sumut, Mulia Bunarea mengatakan kalau pada prinsipnya ada beberapa hal yang penting dikomunikasikan kepada pemerintah pusat terkait persiapan Pilgubsu 2018.

"Kita berharap persoalan E-KTP ini bisa tuntas sebelum hari H pencoblosan," harapnya.

Dikatakan Mulia Banurea, sampai sekarang tinggal tiga daerah yang belum menandatangani NPHD, yakni Kabupaten Langkat, Batubara, dan Deli Serdang. Dirinya berharap pemerintah pusat lewat Kemendagri juga bisa mempercepat proses penandatangan NPHD.