JAKARTA - Sikap 'ngotot' para pimpinan DPR RI yang menginginkan agar dibuatkannya gedung baru parlemen dan apartemen para anggota dewan, terus menuai kritikan pedas dari masyarakat.

Ucapan pihak anggota dewan yang menegaskan kalau gedung DPR saat ini sudah miring, langsung dibantah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

Lewat akun Twitternya @mohmafudmd, dirinya langsung mempertanyakan bukti atau data yang menyebut gedung DPR miring.

Bahkan Mahfud MD menilai pimpinan DPR yang menyebut gedung DPR miring, adalah kurang waras alias sudah miring. "Berdasar hasil penelitian PU Gedung DPR tidak miring, yang bilang miring itulah yang miring," ujar Mahfud MD dalam akunnya di twitter, kemarin.

Masih melalui akunnya di twitter, Mahfud MD menegaskan posisinya tidak setuju dengan rencana pembangunan gedung baru DPR yang akan menghabiskan uang rakyat sebesar Rp5,7 triliun.

"Untuk apa membangun gedung baru DPR sampai 5,7 triliun? Itu tidak feasable. Dulu (2009) 1,7 trilliun saja ditolak rakyat, apalagi 5,7 trilliun," ketus Mahfud MD.

"Gedung DPR yang ada sekarang masih sangat bagus. Untuk apa, sih?"

"Meski DPR punya hak budget tapi Pemerintah, atas dukungan rakyat, bisa menolak keinginan membangun gedung baru DPR. Yang dulu pun bisa dibatalkan, kok," ujarnya.

Keinginnan DPR yang juga mau membangun perpustakaan mewah, menurutnya kalau era sekarang ini perpustakaan sudah digital. Selama ini juga tidak banyak guna perpustakaan di DPR, karena sepi melulu.

Namun demikian, meski tidak setuju pembangunan Gedung DPR dan mual pada tingkah DPR, lanjut Mahfud MD, tapi ia tidak setuju DPR dibubarkan. "Lebih baik ada DPR yang jelek daripada tidak ada," tandas Guru Besar Hukum Tata Negara itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meluruskan soal rencana pembangunan apartemen untuk anggota dewan di tanah bekas Taman Ria Senayan, menggantikan rumah jabatan di Kalibata, Jakarta Selatan.

Menurut politisi PKS ini, pembangunan apartemen itu dilakukan atas kerja sama dengan swasta. “Kemudian, nantinya akan disewakan ke anggota dewan. Kami mengatakan setelah diskusi dengan Sekretariat Negara, diskusi dengan kementerian (terkait) daripada dibikin Mal mendingan dibikin apartemen. Ini bukan uang negara. Itu haknya ada di Setneg. Pakai uang swasta," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dirinya mengatakan jika benar akan dibangun, sama sekali tidak menggunakan uang dari kas negara, melainkan dari swasta. "Anggaran swasta. Ngga ada urusannya sama kami," beber Fahri.

Lebih lanjut kata Fahri, pembangunan apartemen bagi anggota DPR nanti dimaksudkan agar para anggota dewan yang terhormat ini tak jauh-jauh jika hendak berkantor. Selain itu, pembangunan apartemen dapat menghemat anggaran rumah dinas bagi anggota DPR.

"Orang harus punya rumah, di rumahnya ada AC, mesin cuci, setiap hari ini ribut dan setiap hari ini sekretariat DPR beli, beli rumah, beli AC. Ngapain beli rumah, beli AC, mesin cuci, mesin fax? Nggak perlu lagi. Ngontrak aja di deket-deket sini. Kalau dia sudah punya rumah, mungkin dia nggak mau karena rumahnya sudah dekat sini. Itu maksudnya," tegas Fahri.

Lebih lanjut saat ditanya soal apa saja fasilitas yang ingin didapat anggota dewan setelah menghuni apartemen tersebut, Fahri menjawab sinis. "Nggak tahu. Emang gue pengembang," tandas Fahri.

Berbeda dengan Fahri, Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy justru menilai pembangunan gedung baru parlemen serta apartemen untuk anggota DPR RI belum diperlukan saat ini. "Soal gedung dan lain-lain biar nanti saja. Kalau sekarang dicukupkan dulu dengan gedung yang sudah ada, karena banyak juga gedung yang tidak terlalu optimal penggunaannya," ujar Romahurmuziy.

Romahurmuziy yang juga merupakan anggota Komisi XI DPR mengatakan sebaiknya DPR bisa memberikan kinerjanya dengan hasil nyata lebih dulu karena Prolegnas yang telah ditetapkan DPR masih banyak yang tertinggal. "Mungkin dengan adanya kinerja yang bisa ditunjukkan itu masyarakat bisa melihat jika memang kinerjanya sudah bagus, dan sudah sesuai apa yang diharapkan," tandas pria yang akrab disapa Romi ini.

Ditempat terpisah, Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah menyatakan pihak KPK belum bisa berkomentar soal itu karena belum mendapat klarifikasi data lebih lanjut. Menurutnya, bagi KPK yang penting jika rencana itu jadi direalisasikan bisa dipertanggungjawabkan.

"Yang penting bagi KPK seluruh penggunaan keuangan negara harus bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya ketika ditemui di Kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, kemarin.

Febri menjelaskan dalam menyatakan sikap terhadap suatu wacana KPK perlu mempertimbangkan banyak aspek."Kami belum bisa berikan tanggapan karena banyak yang perlu dipertimbangkan," tandas Febri. ***