MEDAN - Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) berharap agar PDAM Tirtanadi tidak mendapat subsidi dari pemerintah. Hal ini dinilai karena selama ini pelayanan PDAM Tirtanadi buruk meliputi kualitas, kuantitas dan kontinuitas air serta buruknya kapasitas SDM yang kerap mengecewakan pelanggan harus dipastikan akibat manajemen yang buruk atau kekurangan modal. Demikian diungkapkan Sekretaris LAPK Sumut, Padian Adi S Siregar ketika ditanya wartawan, Kamis (27/7/2017).

Dalam pandangannya, Penyertaan modal, penghapusan utang dan wacana pemberian subsidi harus berorientasi pada peningkatan pelayanan, bukan malah ditujukan bagaimana PDAM Tirtanadi meraup keuntungan sebesar-besarnya.

"Jadi, jangan terjadi penyesatan alur berpikir bagaimana mungkin rakyat yang sudah terbebani dengan tarif air yang mahal, tetapi kemudian pajak rakyat yang harusnya digunakan untuk pembangunan sektor lain justru digunakan lagi untuk biaya operasional PDAM Tirtanadi," ujarnya.

Lebih jauh, Padian menilai PDAM Tirtnadi jadi biang masalah, karena penyertaan modal ratusan milyar hingga penghapusan tidak berdampak pada pelayanan yang lebih baik. Padahal, harusnya subsidi modal ini dari pemerintah pusat dan pemprovsu akan berbanding lurus dengan pelayanan dan pendapatan PDAM Tirtanadi akan meningkat.

"Sesungguhnya Problema PDAM Tirtanadi itu bukan bermasalah pada masalah keuangan tetapi yang bermasalah adalah mental para petinggi yang tidak punya sensitifitas sosial dan minim kreatifitas dalam pengembangan usaha," tuturnya.

Masih dikatakan Padian, jika pun pemerintah memberikan subsidi, baiknya bukan ke PDAM Tirtanadi, tetapi subsidi yang diberikan untuk subsidi harga air yang murah.

"Karena subsidi langsung tentu lebih berdampak positif dibandingkan subsidi operasional yang membuat petinggi PDAM Tirtanadi tidak terpacu mengembangkan usaha dan dinilai mubajir karena hanya parsial seperti IPA Sunggal yang lossesnya diatas 60% bahkan bisa jadi subsidi hanya untuk gaji bukan pada peningkatan pelayanan," ungkapnya.

"Dan idealnnya memberi dukungan dengan mendesak Gubsu atau Kemendagri membatalkan kenaikan tarif, bukan malah memberikan wacana subsidi PDAM Tirtanadi di saat pelanggan, anggota DPRD dan masyarakat sipil sedang berjuang menolak kenaikan tarif," sambungnya.