MAKASSAR|Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan kepada Gubenur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi pada puncak Hari Koperasi Nasional di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (12/07/2017).

Penghargaan diberikan presiden  atas jasa-jasa Gubsu Tengku Erry Nuradi  terhadap pembangunan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Erry adalah satu-satunya Gubernur yang menerima Satyalancana Pembangunan. Bersama Erry turut menerima penghargaan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan tujuh bupati/walikota.

Di hadapan ribuan pengggiat koperasi dan masyarakat, Presiden Jokowi menyematkan tanda kehormatan Satyalancana di dada Erry Nuradi. Presiden kemudian tersenyum dan menyalami Gubsu Erry. 

Dalam lampiran penghargaan yang diserahkan Presiden tertulis bahwa Gubsu Erry dinilai berhasil membangun perekonomian masyarakat diantaranya melalui kebijakan peningkatan alokasi anggaran, pembentukan lembaga kopeasi dan UKM dengan tipe A, pemberian asuransi kepada 6.206 orang anggota koperasi, pembentukan lembaga koperasi dan UKM dengan tipe A, fasilitasi dana bergulir yang dinikmati 565 koperasi dan UKM di tahun 2014 dan 2015.

Selain itu juga menjalin kerjasama dengan Bank Sumut dalam pemberian kredit pada anggota koperasi dan UKM dengan bunga terendah se Indonesia sebesar 6,9% dan program Pemprov Sumut menciptakan wirausaha baru 60 ribu unit sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

Usai menerima penghargaan Gubsu Erry Nuradi mengatakan rasa syukur atas penghargaan yang diterima dari pemerintah. “Ini menjadi penyemangat sekaligus cambuk bagi kami untuk terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sumatera Utara,” kata Erry.

Erry mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah bersama berjuang dengan Pemerintah Provinsi untuk menjadikan Sumut lebih paten.

Kemudian Erry menjelaskan bahwa  salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pengembangan koperasi dan UKM adalah dengan meningkatnya terus secara signifikan alokasi angaran pada  Dinas Koperasi dan UKM.

Tercatat pada tahun 2013 APBD Dinas Koperasi dan UKM hanya Rp5 miliar, meningkat menjadi Rp15 miliar pada tahun 2014, selanjutnya naik menjadui Rp30 miliar pada tahun 2015 dan menjadi Rp50 miliar pada tahun 2017.

Sebelumnya, di hadapan Presiden, Menteri Koperasi dan UKM Puspa Yoga menyerahkan penghargaan Bakti Koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut M Zein.

Dalam kesempatan itu Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Ilyas S Sitorus menjelaskan bahwa salah satu menjadi kriteria bagi gubernur penerima anugerah Satyalancana juga adalah minimal dua kali laporan keuangan daerah yang dipimpinnya nya mendapatkan opini WTP oleh BPK. “Alhamdulillah Pemprov Sumut sudah tiga kalih meraih opini WTP,”katanya.

Ilyas menjelaskan seleksi penerima anugerah Satyalancana Pembangunan diikuti peserta 158 pemerintah provinsi dan kab/ kota. “Setelah proses seleksi tinggal 58 provinsi dan kab/kota, kemudian menjadi 19 dan terakhir 9 yaitu Gubsu Erry Nuradi, Wagub Jabar Dedy Mizwar dan tujuh bupati/walikota,” terangnya.