JAKARTA - Usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia, selain melalui program pendidikan gratis sembilan tahun, juga melakukan pendidikan vokasi atau pendidikan yang berfokus pada keterampilan agar menjadi tenaga ahli profesional di bidang teknik atau kesenian.

Pemerintah dalam menjalankan program ini tentunya memberikan mandat penuh kepada Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan).

Pelatihan vokasi tersebut dilakukan di Balai Latihan Kerja yang dimiliki baik pemerintah pusat atau daerah. Saat ini Indonesia sendiri memiliki 279 BLK (Balai Latihan Kerja) 17 dimiliki pusat dan 262 BLK dimiliki Pemda Provinsi, kab/kota.

Dari informasi dan data Center for Budget Analysis, (CBA), dari 262 BLK Pemerintah Daerah hanya 55 dalam kondisi baik, sisanya tidak layak pakai. Dari sinilah Kemenaker melakukan upaya revitalisasi BLK agar dapat digunakan sebaik-baiknya.

Dalam hal ini CBA (Center for Budget Analysis) melihat proyek pembangunan Balai Latihan Kerja yang dilakukan Kemenaker perlu diawasi dengan ketat karena banyak berpotensi merugikan uang negara.

"Misalnya di tahun 2017 Kemenaker akan melakukan Pembangunan dan Rehab BBPLK (Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja) Bandung adapun lokasi pekerjaan dilaksanakan di Jl.Jend Gatot Subroto 170 – Bandung. Untuk proyek tersebut Anggaran yang disiapkan Kemenaker sebesar Rp17.645.000.000," tukas Jajang Nurjaman kepada GoNews.co, Senin (3/4/2017) selaku Koordinator CBA.

Perusahaan yang dimenangkan Kemanker untuk menjalankan proyek tersebut kata Jajang, adalah PT. Tidar Sejahtera beralamat di Jl. Rh. Ismail No.30 RT.008 RW.003 Kel.Jatinegara Kec.Cakung - Jakarta Timur DKI Jakarta.

Anggaran yang diminta oleh PT Tidar Sejahtera untuk menjalankan proyek tersebut sebesar Rp16.950.950.000 angka tersebut kami anggap terlalu mahal dan janggal.

"Akibat memilih penawaran yang tinggi dan mahal, maka untuk satu proyek ini saja sudah ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp1.711.342.000. Dan ini benar benar ada yang diuntungkan, dan uang Negara sengaja dikuras habis habisan," tandasnya.

"Jadi, perlu dicurigai bahwa Kemenaker yang dipimpin Hanif Dhakiri menargetkan revitalisasi 70 Balai Latihan Kerja, dengan total anggaran sebesar Rp1,4 triliun, hanya sebuah proyek proyekan, dan bisa-bisa berpotensi anggarannya bocor. Lihat satu-satu revitalisasi untuk pembangunan dan Rehab BBPLK (Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja) Bandung sudah bocor sebesar Rp1.711.342.000," tegas Jajang.

Berkaca dari temuan di atas, CBA (Center for Budget Analysis) meminta kejaksaan untuk membuka kasus Pembangunan dan Rehab BBPLK (Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja) Bandung ini.

"Segera mungkin panggil para panitia lelangnya atau para pokja lelang ini, dan kalau perlu, panggil juga Menteri ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri biar bisa jelas semuanya," pungkasnya. ***