JAKARTA - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan, harus ada proses hukum atas beredarnya mi instan bermerek Samyang yang diduga mengandung babi di Sumenep, Madura, Jawa Timur. Menurutnya, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas produk makanan tanpa logo halal itu harus dipidana. Tulus mengatakan, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang (UU) tJaminan Produk Halal. UU itu mensyaratkan adanya sertifikasi halal pada produk yang dijual ke kalangan muslim.

"Harus proses pidana. Apalagi dijual di komunitas muslim. Dalam UU Jaminan Produk Halal semua produk harus ada sertifikasi halal," ujar Tulus Jumat (19/1/2017).

Tulus juga mengingatkan, agar pihak yang mengedarkan Mie Samyang untuk menariknya. Sebab, konsumen yang tidak mengetahuinya bisa saja langsung mengonsumsinya. "Harus ditarik dong," katanya.

Sebelumnya Ketua MUI Sumenep Safradji mengaku bekerja sama dengan seorang mahasiswa jurusan Bahasa Korea dari Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada (UGM).

Tujuannya untuk menerjemahkan tulisan yang tertuang di bungkus produk Mi Samyang. Setelah diterjemahkan, tulisan dalam kemasan mi itu memang menginformasikan adanya kandungan babi. ***