MEDAN - Pasca bergabung di Dinas Pendidikan Sumut, guru honor SMA dan SMK belum dipastikan mendapat honor dari Pemerintah Provinsi Sumater Utara (Pemprovsu).
Kepala Dinas Pendidikam (Disdik), Arsyad Lubis mengatakan pengalihan kewenangan guru honorer SMA/SMK di Sumut saat ini cukup sulit. Lantaran sebenarnya ada tiga jenis guru honorer. Yakni guru honorer yang digaji dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah) yang disebut BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), ada yang dari uang komite sekolah dan guru honorer silang sekolah.? "Jika dirangkum semua, jumlah semuanya sekitar 12 ribu orang
Dari jumlah ini paling sedikit guru honorer dari BOSDA," ungkap Arsyad, yang ditulis Senin (9/1/2017).? Terkait guru honorer BOSDA ini, lanjut Arsyad, sebenarnya dalam rapat pengalihan kewenangan SMA dan SMK di Jakarta beberapa waktu lalu, sudah diminta kepada kabupaten/kota untuk tetap memberikan gaji hingga proses pendataan dan pengalihan selesai dilakukan ke provinsi.? ?"Terlebih, SK pengangkatan tenaga honorer dari kabupaten/kota. Dan untuk mendapatkan gaji dari provinsi-provinsi, guru honorer harus diproses terlebih dahulu menjadi pegawai honorer provinsi," ungkap Arsyad.? Kepala Seksi Pendidikan Tinggi Disdik Sumut, Saut Aritonang menambahkan, dari sekitar 12 ribu guru honorer SMA dan SMK di Sumut, diperkirakan guru honorer BOSDA berjumlah 5 ribu orang. Kepada guru honorer ini, bebernya, pemerintah daerah memberikan gaji yang bervariasi.? ?"Dari informasi yang kami pernah kami dengar, guru honorer BOSDA ini mendapatkan gaji mulai dari Rp500 ribu hingga paling tinggi Rp800 ribu. Dan ada beberapa kabupaten/kota yang tidak memiliki BOSDA, termasuk dari Medan kami belum ada mendengar," tuturnya.? ?Kata Saut, permasalahan guru honorer ini terjadi karena berdasarkan edaran BKN (Badan Kepegawaian Negara), jumlah ASN yang dialihkan sudah mencukupi dan memenuhi jumlah guru di Sumut.? ?"Meski saat ini ada sekolah yang harus pakai guru honorer, namun disisi lain ada sekolah diperkotaan yang jumlah guru ASN berlebih. Ini yang distribusinya akan kita ratakan," tukasnya.
Kepala Dinas Pendidikam (Disdik), Arsyad Lubis mengatakan pengalihan kewenangan guru honorer SMA/SMK di Sumut saat ini cukup sulit. Lantaran sebenarnya ada tiga jenis guru honorer. Yakni guru honorer yang digaji dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah) yang disebut BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), ada yang dari uang komite sekolah dan guru honorer silang sekolah.? "Jika dirangkum semua, jumlah semuanya sekitar 12 ribu orang
Dari jumlah ini paling sedikit guru honorer dari BOSDA," ungkap Arsyad, yang ditulis Senin (9/1/2017).? Terkait guru honorer BOSDA ini, lanjut Arsyad, sebenarnya dalam rapat pengalihan kewenangan SMA dan SMK di Jakarta beberapa waktu lalu, sudah diminta kepada kabupaten/kota untuk tetap memberikan gaji hingga proses pendataan dan pengalihan selesai dilakukan ke provinsi.? ?"Terlebih, SK pengangkatan tenaga honorer dari kabupaten/kota. Dan untuk mendapatkan gaji dari provinsi-provinsi, guru honorer harus diproses terlebih dahulu menjadi pegawai honorer provinsi," ungkap Arsyad.? Kepala Seksi Pendidikan Tinggi Disdik Sumut, Saut Aritonang menambahkan, dari sekitar 12 ribu guru honorer SMA dan SMK di Sumut, diperkirakan guru honorer BOSDA berjumlah 5 ribu orang. Kepada guru honorer ini, bebernya, pemerintah daerah memberikan gaji yang bervariasi.? ?"Dari informasi yang kami pernah kami dengar, guru honorer BOSDA ini mendapatkan gaji mulai dari Rp500 ribu hingga paling tinggi Rp800 ribu. Dan ada beberapa kabupaten/kota yang tidak memiliki BOSDA, termasuk dari Medan kami belum ada mendengar," tuturnya.? ?Kata Saut, permasalahan guru honorer ini terjadi karena berdasarkan edaran BKN (Badan Kepegawaian Negara), jumlah ASN yang dialihkan sudah mencukupi dan memenuhi jumlah guru di Sumut.? ?"Meski saat ini ada sekolah yang harus pakai guru honorer, namun disisi lain ada sekolah diperkotaan yang jumlah guru ASN berlebih. Ini yang distribusinya akan kita ratakan," tukasnya.