JAKARTA - Politikus Partai Golkar Tantowi Yahya ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi calon Duta Besar RI untuk Selandia Baru di KBRI Wellington. Tantowi mengakui siap menerima tawaran tersebut.
"Ya siap, ini kan penugasan dari negara yang diberikan oleh Presiden," kata Tantowi, Sabtu (26/11/2016) malam.
Tantowi mengatakan, proses pencalonan ini masih panjang. Meski telah memiliki gambaran program yang akan dilakukan, namun menurut Tantowi masih terlalu dini untuk diungkapkan sekarang.
"Saya bahagia, terharu, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada saya. Yang jelas ini kehormatan bagi Golkar, kehormatan juga bagi Komisi I (DPR)," ujar Tantowi.
Tantowi siap mundur dari angggota Komisi I DPR RI jika nanti resmi menjadi Dubes Selandia Baru. Sesuai peraturan, kata Tantowi, pemilik suara terbesar kedua di dapilnya yang akan menggantikannya di Komisi I.
"Ya mekanismenya itu adalah suara terbesar kedua setelah saya yang akan jadi pengganti, Ivan Gultom," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid juga mengungkapkan hal senada soal pergantian antar waktu (PAW) Tantowi di Komisi I.
"Untuk PAW Pak Tantowi ini proses sesuai perundang-undangan," kata Nurdin saat dihubungi terpisah.
Tantowi mengatakan, proses pencalonan ini masih panjang. Meski telah memiliki gambaran program yang akan dilakukan, namun menurut Tantowi masih terlalu dini untuk diungkapkan sekarang.
"Saya bahagia, terharu, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada saya. Yang jelas ini kehormatan bagi Golkar, kehormatan juga bagi Komisi I (DPR)," ujar Tantowi.
Tantowi siap mundur dari angggota Komisi I DPR RI jika nanti resmi menjadi Dubes Selandia Baru. Sesuai peraturan, kata Tantowi, pemilik suara terbesar kedua di dapilnya yang akan menggantikannya di Komisi I.
"Ya mekanismenya itu adalah suara terbesar kedua setelah saya yang akan jadi pengganti, Ivan Gultom," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid juga mengungkapkan hal senada soal pergantian antar waktu (PAW) Tantowi di Komisi I.
"Untuk PAW Pak Tantowi ini proses sesuai perundang-undangan," kata Nurdin saat dihubungi terpisah.