Home >  Artikel >  Opini
Opini

Pemulangan 10 Sandera WNI Jangan Direcoki Pihak Lain

Pemulangan 10 Sandera WNI Jangan Direcoki Pihak Lain
Mulyadi
Rabu, 04 Mei 2016 18:26 WIB
Penulis: Mulyadi
MASALAH pemulangan 10 WNI di Filipina Selatan, menjadi menarik karena persoalaan menjadi berkembang. Ada yang mengatakan persoalaan lobi yang dilakukan bisa melalui jalur informal. Sehingga segala sesuatunya, tidak menggunakan aturan formal negara. Cara ini berbeda dengan yang dilakukan kelompok diluar tradisi pemerintah, yang menganggap persoalaan cukup dengan mengadakan pendekatan kepada kalangan swasta dan orang-orang yang dianggap tahu dalam persoalan sandera. Selain itu adanya pendekatan yang intensif tetap berada diluar jalur formal. Sebaliknya kelompok yang mengutamakan pendekatan formal melalui lembaga negara dan pihak-pihak yang melakukan lobi secara resmi. Ada pula pihak-pihak lain yang di ikut sertakan yaitu Kementerian Luar Negeri, pengamat sosial dan berbagai pihak yang selama ini begitu tekun mengamati persoalaan sandera.Dari pendekatan kedua kelompok yang berbeda pola ini dapat ditelusuri pihak yang berpegang pada tata krama yang berlaku. Sehingga apapun yang dilakukan, tidak melanggar aturan yang berlaku di bidang diplomasi internasional. Yang juga tidak dapat dilupakan, hendaknya pendekatan yang dijalankan tidak menimbulkan perdebatan. Jadi intinya adalah bagaimana mengeliminasikan hal-hal yang tidak perlu dalam membahas pembebasan sandera yang cuma merupakan hambatan. Yang masih mengganjal dalam kaitan ini adalah sisa 4 sandera yang hingga kini masih dalam tahanan Abu Sayaf. Ada kecenderungan Abu Sayaf, menggunakan waktu dan taktik yang diulur untuk semata-mata menarik keuntungan material.

Pihak pemerintah Indonesia yang dalam hal ini di motori Kementerian Luar Negeri, BIN dan Mabes TNI serta berbagai elemen lain yang sejak awal sudah terlibat dalam pembahasan dan pembebasan para sandera selama lebih sebulan. Uang tebusan sebesar 5 juta Peso atau sebesar 14,2 milyar Rupiah, berkat pendekatan intensif akhirnya tidak jadi dibayar oleh Pemerintah Indonesia. Karena yang menuntaskan kasus ini ternyata adalah perusahan-perusahan swasta Filipina yang mempunyai kepentingan bisnis antara Filipina dan Indonesia. Sikap Pemerintah Filipina tetap berpegang pada kedaulatan negara. Dengan demikian tidak mencampuri kasus penyanderaan ini dengan pendekatan militer. Demikian juga Indonesia menghormati langkah, yang tidak menggunakan dengan pendekatan senjata. Sedangkan Malaysia khususnya wilayah Sabah, tetap menjaga agar konflik tidak meluas kemana-mana. Sebaliknya Abu Sayaf, jangan menggunakan momentum ini untuk melakukan pemalakan (pemerasan). Yang tidak dapat dihindarkan adalah Indonesia, Filipina dan Malaysia tetap menjaga keselamatan jalur pelayaran internasional.

Menurut pengamat militer dan intelijen, persoalan pembebasan sandera tidak perlu direcoki pihak lain. Karena problemnya sudah mengarah kepada penyelesaian dengan cara damai, sehingga bisa menjaga wilayah perairan tiga negara. Mengamati perkembangan di Wilayah Filipina Selatan yang dilanda konflik tidak perlu pihak lain menimbulkan problem baru. Biarkan unsur-unsur pemerintah dan pihak terkait menjaga kelangsungan suasana yang damai. Sebab dengan terciptanya ketenangan, keamanan dan kerjasama antar negara dapat terpelihara. Masalah pemulangan 10 sandera, sudah berjalan dengan baik. Tidak ada korban nyawa dalam kasus ini. Yang tinggal adalah bagaimana mengembalikan 4 sandera yang tersisa agar kembali dengan selamat. ***

Ads
Mulyadi adalah wartawan senior tinggal di Pekanbaru

Kategori : Opini
www www