INHU - Perusahaan perkebunan kelapa sawit (PKS) diminta harus berpartisipasi dalam pembuatan Jalan Elak angkutan mobil tambang batu bara.
Hal tersebut terungkap dalam rapat yang dipimpin Sekda Inhu Hendrizal di Ruang auditorium Yopi Aryanto Lantai 4 Kantor Bupati Inhu, Senin (8/1/2024).
Rapat ini digelar setelah Pemkab Inhu, Apindo, perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perusahaan tambang batu bara menyelesaikan survey pada 19 Desember 2023 lalu.
"Perusahaan perkebunan kelapa sawit harus berpartisipasi dalam pembuatan jalan elak angkutan mobil tambang batu bara. Perusahaan perkebunan akan memberikan izin kepada perusahaan batu bara dan untuk masyarakat Inhu. Karena jalan ini bukan untuk satu tahun tetapi akan berlanjut seterusnya. Kalau soal perusahaan Duta Palma, pemda akan menyurati Gubernur," katanya.
Dikatakannya juga untuk Bukit Betabu Sei indah (BBSI) dan yang lain tidak hadir tidak masalah. Sehingga hasil rapat yang ini akan dilaporkan ke Komisi 4 paling lambat tanggal 14 pebruari 2024 harus sampai agar tidak ada permasalahan. Menurutnya yang terpenting
dalam hal ini, dukungan masyarakat walau pihak perusahaan yang diundang tidak hadir semua, maka pihaknya akan menyurati komisi 4 dan Gubernur Riau. Sementara Humas PT. Mega Nusantara, Acep menyebutkan jalan mereka sudah ada, saat ini digunakan untuk tempat pengumpulan sementara.
"Jalan kita yang ada saat ini sudah dipakai untuk TPS ( tempat pengumpulan sementara ) bertahun tahun oleh 17 KUD. Bukan kita keberatan tapi karena untuk selisih 2 mobil agak susah, jalan kecil dan dikiri kanan jalan sudah tanaman sawit masyarakat, " tutupnya. Ketua Apindo Inhu, Asun Alias Mastur mengatakan sebelumnya pihaknya sudah bertemu dengan pihak KUD dan mereka siap. "Hanya saja mereka mengatakan, bapak tidak akan mampu merawat jalan sepanjang itu," ujarnya seraya menambahkan.l pihak KUD bersedia jalan tersebut dilalui asal dirawat. Sekretaris Apindo, Seno SH, MH menambahkan jika semua perusahaan perkebunan dan perusahaan tambang batu bara yang hadir dan bersedia membuat kesepakatan pihaknya siap melakukan pembangunan.
Dikatakannya juga untuk Bukit Betabu Sei indah (BBSI) dan yang lain tidak hadir tidak masalah. Sehingga hasil rapat yang ini akan dilaporkan ke Komisi 4 paling lambat tanggal 14 pebruari 2024 harus sampai agar tidak ada permasalahan. Menurutnya yang terpenting
dalam hal ini, dukungan masyarakat walau pihak perusahaan yang diundang tidak hadir semua, maka pihaknya akan menyurati komisi 4 dan Gubernur Riau. Sementara Humas PT. Mega Nusantara, Acep menyebutkan jalan mereka sudah ada, saat ini digunakan untuk tempat pengumpulan sementara.
"Jalan kita yang ada saat ini sudah dipakai untuk TPS ( tempat pengumpulan sementara ) bertahun tahun oleh 17 KUD. Bukan kita keberatan tapi karena untuk selisih 2 mobil agak susah, jalan kecil dan dikiri kanan jalan sudah tanaman sawit masyarakat, " tutupnya. Ketua Apindo Inhu, Asun Alias Mastur mengatakan sebelumnya pihaknya sudah bertemu dengan pihak KUD dan mereka siap. "Hanya saja mereka mengatakan, bapak tidak akan mampu merawat jalan sepanjang itu," ujarnya seraya menambahkan.l pihak KUD bersedia jalan tersebut dilalui asal dirawat. Sekretaris Apindo, Seno SH, MH menambahkan jika semua perusahaan perkebunan dan perusahaan tambang batu bara yang hadir dan bersedia membuat kesepakatan pihaknya siap melakukan pembangunan.