MEDAN – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin mengajak para wartawan untuk memperkuat peran pers di masyarakat. Peran yang dimaksud antara lain sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan lembaga ekonomi. Ada 9.500 lebih hoaks, menurut data Kementerian Kominfo RI di tahun 2022, dan 62% di antaranya adalah ujaran kebencian. Hal ini, menurut Hassanudin, tidak sejalan dengan ajaran agama yang banyak mengajarkan cinta kasih antarumat manusia.

"Di sinilah menurut kami teman-teman wartawan perlu memperkuat perannya sebagai media informasi, pendidikan dan terutama kontrol sosial," kata Hassanudin, saat memberikan kata sambutan pada Peringatan Natal PWI Sumut di Hotel Danau Toba, Jalan Imam Bonjol Nomor 17, Medan, Kamis (21/12/2023) malam.

Peran ini semakin penting saat ini, karena sebentar lagi Indonesia akan melangsungkan Pemilu. Media sebagai corong utama informasi memiliki peran krusial menciptakan Pemilu yang aman dan damai.

"Apalagi sebentar lagi kita Pemilu, Pilkada, Pileg, peran teman-teman semua sangat krusial, agar pesta demokrasi ini berjalan seperti yang kita harapkan," kata Hasaanudin.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting berharap wartawan menjalankan profesinya dengan profesional. Sehingga media di Sumut bisa menjadi corong aspirasi masyarakat.

"Jalankan tugas Anda dengan terhormat, profesional sehingga kami masyarakat mendapatkan informasi yang benar, mendidik, sehingga masyarakat kita semakin maju," kata Baskami.

Pada perayaan Natal kali ini, PWI juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini mendapar apresiasi dari Ketua DPRD Sumut.

"Luar biasa rasa kebersamaan kita Natal kali ini, saya sangat mengapresiasi PWI Sumut yang sudah membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan," kata Baskami.

Hadir pada peringatan Natal ini Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik, Kepala Dinas Kominfo Sumut Ilyas S Sitorus, Kepala Dinas Perhubungan Agustinus, Kepala Biro Perekonomian Poppy Marulita Hutagalung, anggota DPD RI Badikenita br Sitepu, serta tokoh agama dan masyarakat.*