TOBA - Maraknya pemberitaan kartu kuning yang diberikan UNESCO Global Geopark, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Kemenparekraf/Baparekraf mengundang Pemerintah Daerah se-Kawasan Danau Toba (KDT) dan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGG) duduk bersama mengadakan rapat koordinasi sinkronisasi program 2024 dan Geopark Kaldera Toba di Kantor BPODT, Kamis (19/10/2023).
Pertemuan dipimpin langsung Direktur Utama BPODT, Jimmy Bernando Panjaitan mewakili Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur tersebut, Pemda se-Kawasan Danau Toba, BPTCUGG, BPODT dan Kedeputian Bidang Pengembangan Desinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Baparekraf memaparkan program-program yang sedang dikerjakan serta program akan dilaksanakan tahun 2024 terkait pengembangan kepariwisataan di Kawasan Danau Toba, khususnya dalam upaya mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan kartu kuning yang diberikan UNESCO Global Geopark.
Terkait dengan permasalahan ini, menjadi perbincangan hangat di lapisan masyarakat khususnya para pemerhati pembangunan dan lingkungan. Akibat dari Kartu Kuning yang diberikan UNESCO Global Geopark, BPODT dominan dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.
Sesuai keberadaannya Caldera Toba Geopark ada satu lembaga khusus yang bertugas dan bertanggung jawab ke Badan PBB tersebut yakni Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGG).ini adalah sebuah badan yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara untuk bertanggung jawab dalam menagani berbagI urusan pengembangan dan permasalahan terkait Geopark Caldera Toba.
Namun apapun itu BPODT tetap berkomitnen dan selalu siap membantu BPTCUGG agar Geopark Kaldera Toba tetap menjadi anggota UGG UNESCO” ujar Jimmy.
Sekretaris Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Debby Panjaitan mengatakan bahwa dia sendiri ikut dalam sidang Council UNESCO Global Geopark tanggal 5 September 2023 di Maraces Maroko.
Hasil revalidasi Toba Caldera UNESCO Global Geopark yang dilaksanakan tanggal 31 Juli s.d 4 Agustus 2023 di Marakech Marocco oleh dua orang evaluator yaitu: Prof. Xiaochi JIN dan Soojae Lee P.hD.
Pada sidang Council UGGp menyatakan Green Card, namun para Council memutuskan Yellow Card dengan 7 rekomendasi yakni tentang : Boundaries’ Mapping Geological’ Biological dan culture heritage’ Penguatan Management Board’ Education’ Partnership’ Visibility dan Networking.
"Kita menyikapi positif pemberian kartu kuning oleh UNESCO dan sebagai dorongan bagi kita semua baik untuk pemerintah, stakeholder dan masyarakat untuk bersama membangun Danau Toba sebagai Destinasi Super prioritas bertaraf internasional berbasis Geopark. Saat ini banyak yang peduli siap mendukung dan bekerjasama dalam capaian
green card," Debby.
Ia mengaku mendapat kartu kuning tersebut, banyak pihak yang tergerak untuk mendukung BPTCUGG agar kartu kuning tersebut dicabut. Hikmah yang luar biasa dari pemberian kartu kuning tersebut adalah semua menjadi kompak untuk bersama-sama mengatasi kartu kuning tersebut.
"Ada 7 rekomendasi yang diberikan kepada BPTCUGG untuk dilaksanakan di geosite-geosite yang ada di Kawasan Danau Toba.tugas kami BPTCUGG adalah melakukan pemetaan kondisi geosite serta rencana aksi yang dilakukan, siapa melakukan apa” ujarnya.
16 Geosite yang dikelola BPTCUGG harus dipertanggungjawabkan ke UGG UNESCO, yakni: Geosite Sipiso piso Tongging di Kabupaten Karo, Geosite Silahi Sabungan di Kabupaten Dairi, Geosite Haranggaol dan Geosite Sibaganding di Kabupaten Simalungun, Geosite Taman Eden, Geosite Situmurun, Geosite Batu Basiha - TB Silalahi Balige di Kabupaten Toba, Geosite Huta Ginjang dan Geosite Muara Sibandang di Kabupaten Tapanuli Utara, Geosite Sipinsur dan Geosite Bakara-Tipang di Kabupaten Humbang Hasundutan, Geosite Tele, Geosite Pusuk Buhit, Geosite Huta Tinggi Sidihoni, Geosite Ambarita-Tuktuk-Tomok dan Geosite Danau ( pemersatu seluruh kabupaten se Kawasan Danau Toba).
Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik BPODT Bambang Cahyo Murdoko dalam kesimpulan yang dirangkum dari Rakor yang melibatkan Pemda se-Kawasan Danau Toba memaparkan, sangat perlunya sinergitas dan kolaborasi dari semua stakeholder/pemangku kepentingan untuk membangun DPSP Danau Toba.
Geopark Kaldera Toba harus dipertahankan sebagai anggota UNESCO Global Geopark. BPTCUGG diharapkan dapat memetakan permasalahan yang ada di 16 geosite serta cara menyelesaikannya.Perlu membuat rencana aksi di geosite-geosite, seperti sosialisasi, pembuatan papan nama, petunjuk, edukasi, konservasi dan pemberdayaan masyarakat serta Perlunya pertemuan rutin yang dilakukan oleh Pemda 8 kabupaten se Kawasan Danau Toba bersama BPODT dan BPTCUGG.
Turut hadir dalam Rakor tersebut, Mulyanto perwakilan Direktorat Tata kelola Destinasi, Kemenparekraf, Agus Suprihastono perwakilan Direktorat Pengembangan Destinasi Regional I, Kemenparekraf, Sekretaris Badan Pengelola Geopark Toba Caldera UGG, Debby Panjaitan, Direktur Keuangan Umum dan Komunikasi Publik Bambang Cahyo Murdoko, Direktur Pemasaran Wahyu Galih Dito, Direktur Industri dan Kelembagaan Raja Malem Tarigan, Direktiur Destinasi Fritz Pangihutan Nababan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pariwisata atau perwakilan se-Kawasan Danau Toba yakni: Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat.