MEDAN - Mayoritas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Utara dinilai belum serius dalam menerapkan kebijakan antikorupsi.
Hal tersebut terungkap saat Transparency Internasonal (TI) Indonesia bekerja sama dengan Sentra Advokasi untuk Hak dasar Rakyat (SAHDAR) merilis laporan riset tentang implementasi kebijakan antikorupsi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Selasa (29/8/2023).
Sebelumnya TI Indonesia telah melakukan penilaian terhadap 47 BUMD di lima provinsi dengan
menggunakan instrumen Transparency in Corporate Reporting (TRAC). Sementara di Sumatera Utara sebanyak 6 BUMD yang masuk dalam penilaian TRAC BUMD yang dilaksanakan TI Indonesia, yakni PT Bank Sumut, PDAM Tirtanadi, PT Dirga Surya Sumut, PT Pembangunan Prasarana Sumut, PT Perkebunan Sumatera, serta PD Aneka Industri dan Jasa Sumut. Ada enam elemen yang dinilai dalam asesmen TRAC mulai dari komitmen antikorupsi, ruang lingkup kebijakan antikorupsi, pengungkapan kebijakan internal. Kemudian, sistem pelaporan pelanggaran dan perlindungan pelapor, aturan tentang pengangkatan pimpinan, donasi politik dan program CSR hingga program pela5han dan pemantauan program antikorupsi. Tata cara penilaian dalam TRAC BUMD menggunakan metode pemberian skor, dengan rentang skor 0 yang berarti sangat tidak transparan dan 10 yang berarti sangat transparan. Untuk Provinsi Sumatera Utara, rata-rata skor TRAC dari 6 BUMD berada pada kisaran 1,69. Skor
tersebut menunjukan penerapan kebijakan antikorupsi pada mayoritas BUMD di Sumatera Utara masih belum serius. Berdasarkan temuan TI Indonesia terungkap, mayoritas BUMD di Sumut belum memiliki
kebijakan pemberian donasi politik, uji kelayakan integritas (integrity due diligence) dalam
rekrutmen pimpinan perusahaan, dan transparansi program CSR. Ditemukan juga keterlibatan Politically Exposed Persons (PEPs) dalam pengisian jabatan direksi dan komisaris pada dua BUMD di Sumatera Utara. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Detania Sukardja yang menjadi
penanggap dalam forum diseminasi TRAC BUMD di Sumatera Utara menyebutkan mayoritas BUMD di Sumut masih tersandra kepentingan politik. “Ternyata politik tata kelola kekayaan negara dalam tubuh BUMD di Sumatera Utara masih belum seluruhnya menguntungkan masyarakat. Hal ini juga dikonfirmasi dalam temuan TI Indonesia terkait BUMD di Sumatera Utara belum dikelola dengan maksimal. BUMD di Sumatera Utara juga masih tersandra oleh kepentingan politik terutama dalam pengisian jabatan direksi dan komisaris. Posisi tersandra ini meningkatkan potensi korupsi di BUMD,” papar akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Detania Sukardja. Dalam laporan TRAC BUMD yang dirilis TI Indonesia, Bank Sumut menjadi BUMD Provinsi Sumut dengan skor tertinggi (6,88). Sayangnya lima BUMD lain mendapat skor yang timpang yaitu dibawah 5 di antaranya PDAM Tirtanadi (1,46), PT Dirga Surya Sumut (0,63), PT Pembangunan Prasarana Sumut (0,63), PT Perkebunan Sumatera (0,42), sementara PD Aneka Industri dan Jasa Sumut mendapatkan skor terendah yaitu (0,10). “Banyak BUMD di Sumatera Utara itu bangkrut karena lalai dalam tata kelola bisnisnya. Selain itu minimnya keterbukaan informasi publik juga menjadi penyebab utama Mayoritas BUMD di Sumut memiliki skor TRAC yang rendah,” ungkap Hidayat Chaniago, dari Komunitas Penyuluh Antikorupsi (KOMPAK) Sumatera Utara. Danang Widoyoko selaku Sekretaris Jendral TI Indonesia dalam paparannya mengungkapkan penilaian terhadap integritas bisnis adalah wajib, karena hal tersebut merupakan kebutuhan dalam dunia usaha saat ini. “Indikator finansial saja tidak cukup menggambarkan kondisi sesungguhnya dari kinerja perusahaan - perusahaan di daerah. Penilaian integritas bisnis sudah menjadi kebutuhan saat ini. Intinya kami ingin perusahaan-perusahaan milik daerah serius mengelola bisnisnya secara berintegritas dan tidak melakukan manipulasi,” jelas Danang Widyoko. Meski hanya 1 BUMD di Sumatera Utara yang mendapatkan skor TRAC yang cukup baik, pandangan optimis disampaikan Danang agar BUMD di Sumut mulai melakukan pembenahan diri. “Kita harus mengapresiasi satu BUMD di Sumatera Utara yang sudah mendapat skor TRAC yang cukup baik. Bank Sumut ini sudah layak untuk disandingkan dengan beberapa BUMD besar di Jakarta. Bagi lima BUMD yang mendapat skor TRAC yang masih rendah, bisa belajar pada Bank Sumut meski mereka juga sempat terkena kasus korupsi,” pungkasnya.
menggunakan instrumen Transparency in Corporate Reporting (TRAC). Sementara di Sumatera Utara sebanyak 6 BUMD yang masuk dalam penilaian TRAC BUMD yang dilaksanakan TI Indonesia, yakni PT Bank Sumut, PDAM Tirtanadi, PT Dirga Surya Sumut, PT Pembangunan Prasarana Sumut, PT Perkebunan Sumatera, serta PD Aneka Industri dan Jasa Sumut. Ada enam elemen yang dinilai dalam asesmen TRAC mulai dari komitmen antikorupsi, ruang lingkup kebijakan antikorupsi, pengungkapan kebijakan internal. Kemudian, sistem pelaporan pelanggaran dan perlindungan pelapor, aturan tentang pengangkatan pimpinan, donasi politik dan program CSR hingga program pela5han dan pemantauan program antikorupsi. Tata cara penilaian dalam TRAC BUMD menggunakan metode pemberian skor, dengan rentang skor 0 yang berarti sangat tidak transparan dan 10 yang berarti sangat transparan. Untuk Provinsi Sumatera Utara, rata-rata skor TRAC dari 6 BUMD berada pada kisaran 1,69. Skor
tersebut menunjukan penerapan kebijakan antikorupsi pada mayoritas BUMD di Sumatera Utara masih belum serius. Berdasarkan temuan TI Indonesia terungkap, mayoritas BUMD di Sumut belum memiliki
kebijakan pemberian donasi politik, uji kelayakan integritas (integrity due diligence) dalam
rekrutmen pimpinan perusahaan, dan transparansi program CSR. Ditemukan juga keterlibatan Politically Exposed Persons (PEPs) dalam pengisian jabatan direksi dan komisaris pada dua BUMD di Sumatera Utara. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Detania Sukardja yang menjadi
penanggap dalam forum diseminasi TRAC BUMD di Sumatera Utara menyebutkan mayoritas BUMD di Sumut masih tersandra kepentingan politik. “Ternyata politik tata kelola kekayaan negara dalam tubuh BUMD di Sumatera Utara masih belum seluruhnya menguntungkan masyarakat. Hal ini juga dikonfirmasi dalam temuan TI Indonesia terkait BUMD di Sumatera Utara belum dikelola dengan maksimal. BUMD di Sumatera Utara juga masih tersandra oleh kepentingan politik terutama dalam pengisian jabatan direksi dan komisaris. Posisi tersandra ini meningkatkan potensi korupsi di BUMD,” papar akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Detania Sukardja. Dalam laporan TRAC BUMD yang dirilis TI Indonesia, Bank Sumut menjadi BUMD Provinsi Sumut dengan skor tertinggi (6,88). Sayangnya lima BUMD lain mendapat skor yang timpang yaitu dibawah 5 di antaranya PDAM Tirtanadi (1,46), PT Dirga Surya Sumut (0,63), PT Pembangunan Prasarana Sumut (0,63), PT Perkebunan Sumatera (0,42), sementara PD Aneka Industri dan Jasa Sumut mendapatkan skor terendah yaitu (0,10). “Banyak BUMD di Sumatera Utara itu bangkrut karena lalai dalam tata kelola bisnisnya. Selain itu minimnya keterbukaan informasi publik juga menjadi penyebab utama Mayoritas BUMD di Sumut memiliki skor TRAC yang rendah,” ungkap Hidayat Chaniago, dari Komunitas Penyuluh Antikorupsi (KOMPAK) Sumatera Utara. Danang Widoyoko selaku Sekretaris Jendral TI Indonesia dalam paparannya mengungkapkan penilaian terhadap integritas bisnis adalah wajib, karena hal tersebut merupakan kebutuhan dalam dunia usaha saat ini. “Indikator finansial saja tidak cukup menggambarkan kondisi sesungguhnya dari kinerja perusahaan - perusahaan di daerah. Penilaian integritas bisnis sudah menjadi kebutuhan saat ini. Intinya kami ingin perusahaan-perusahaan milik daerah serius mengelola bisnisnya secara berintegritas dan tidak melakukan manipulasi,” jelas Danang Widyoko. Meski hanya 1 BUMD di Sumatera Utara yang mendapatkan skor TRAC yang cukup baik, pandangan optimis disampaikan Danang agar BUMD di Sumut mulai melakukan pembenahan diri. “Kita harus mengapresiasi satu BUMD di Sumatera Utara yang sudah mendapat skor TRAC yang cukup baik. Bank Sumut ini sudah layak untuk disandingkan dengan beberapa BUMD besar di Jakarta. Bagi lima BUMD yang mendapat skor TRAC yang masih rendah, bisa belajar pada Bank Sumut meski mereka juga sempat terkena kasus korupsi,” pungkasnya.