MEDAN - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono dengan tegas menyoroti kinerja pemerintahan yang dimotori oleh Presiden RI Joko Widodo yang jauh dari harapan. Demikian terungkap saat nonton bareng pidato politik AHY di Sekretariat DPD Partai Demokrat Sumut, Jumat (14/7/2023) malam.
 
Menurut AHY, meski Partai Demokrat mengusung agenda perubahan, namun tidak berarti Demokrat menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama ini.
 
"Sebaliknya kami justru menyampaikan penghargaan kepada pemerintah atas semua kerja kerasnya. Kami yakin Presiden Jokowi dan pemerintahannya ingin berbuat yang terbaik dan kami mendoakan Presiden Jokowi bisa mengakhiri masa baktinya dengan baik, namun Demokrat memang memiliki sejumlah cara pandang dan pilihan kebijakan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang, karenanya kami menawarkan pendekatan dan kebijakan yang berbeda kepada rakyat Indonesia yang kami pandang tepat untuk dijalankan pasca pemerintahan Presiden Jokowi mendatang," sebut AHY.
 
Lebih lanjut AHY menyampaikan, ada tiga hal yang melandasi pemikiran Demokrat dalam melakukan agenda perubahan. Pertama studi dan pengamatan atas apa yang dilakukan negara dan pemerintah selama 9 tahun terakhir, kedua permasalahan serius yang dirasakan rakyat dan ketiga keinginan serta harapan rakyat yang dijumpai di seluruh tanah air.
 
"Untuk itu guna memudahkan penjelasan tentang agenda perubahan demokratis, maka pertama-tama kami akan soroti keadaan saat ini, apa permasalahan yang dihadapi rakyat dan mengapa hal itu terjadi. Selanjutnya kami juga akan menyampaikan solusi yang kami tawarkan paling tidak ada lima kelas struktur permasalahan bangsa, pertama ekonomi dan kesejahteraan rakyat, kedua sumber daya manusia dan lingkungan hidup, ketiga hukum dan keadilan, keempat demokrasi dan kebebasan rakyat dan kelima tata negara dan etika pemerintahan," urainya.
 
AHY pun memulai pidatonya dari permasalahan yang dinilai paling penting yaitu cluster pertama ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
 
"Meskipun ada cahaya, tetapi harus kita akui secara jujur 9 tahun terakhir ini terjadi sejumlah tekanan dan bahkan kemunduran pertumbuhan ekonomi di bawah yang dijanjikan 7% hingga 8% yang hanya 5%, bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi covid 19. Akibatnya penghasilan, dan kesejahteraan rakyat tertutup, daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun, kemiskinan dan pengangguran meningkat," bebernya.
 
Sementara itu, sambung AHY, ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang pemerintah maupun BUMN.
 
"Ada yang berpendapat lambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemis. Argumentasi seperti ini saya nilai hanya separuh benar. Faktanya sebelum pandemi datang ekonomi kita juga sudah mengalami permasalahan, sehingga mesti ada sebab dan faktor yang lain di luar pandemi, faktor lain itu menyangkut kebijakan dan langkah pemerintah dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat juga dalam menentukan prioritas pembangunan dan upaya mengatasi krisis. Sulit dimengerti ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran. Apalagi sebagian proyek dan mega proyek itu tidak berdampak langsung pada kehidupan kesejahteraan rakyat yang tengah mengalami tekanan," tandasnya.
 
Seharusnya, kata AHY, hal tersebut masih bisa ditunda pelaksanaannya. Dia berpendapat pemerintah tidak sensitif, pemerintah juga kurang berpihak kepada 100 juta lebih rakyat Indonesia yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius.
 
AHY pun berharap, Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Demokrat dan kita semua mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun utang BUMN, sehingga membuat kinerja sejumlah BUMN kita jauh di bawah sasaran, kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar. Banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang.
 
"Akibat utang meroket, ruang fiskal menyempit. Per Maret 2023, utang kita lebih dari 7.800 an triliun rupiah. Porsi APBN untuk membayar cicilan dan bunga semakin besar. Jika rata-rata bunga utang mencapai 400an triliun rupiah pertahunnya, maka itu setara dengan realisasi pendidikan pada APBN 2022 yang lalu. Itu baru bunga, belum cicilan pokoknya. Bayangkan bisa jadi apa bunga utang 400 miliar rupiah itu. Jika biaya kuliah mahasiswa hingga lulus ke tingkat sarjana, baik pendidikan dan biaya hidup per orang mencapai 200 juta rupiah, maka kita bisa menguliahkan 2 juta orang pelajar ke kampus-kampus terbaik di Indonesia atau jika kita berikan bantuan modal dana bergulir sebesar 50 juta rupiah untuk pengembangan satu unit UMKM, maka akan ada 8 juta unit UMKM yang diberdayakan. Jika 1 unit UMKM menyerap 5 hingga 10 pekerja, maka tercipta 40 hingga 80 juta lapangan pekerjaan. Ilustrasi ini untuk memberikan gambaran konsekuensi yang harus kita panggul bersama akibat utang yang kelewat besar," urainya.
 
AHY juga menegaskan, pemerintah tidak boleh selalu berdalih bahwa dari sisi rasio utang terhadap PDB masih aman karena kurang dari 60%.
 
"Faktanya kemampuan fiskal untuk membayar utang kita rendah dan membebani APBN kita. Untuk itu batasi dan kontrol utang pemerintah dan BUMN, pastikan pembangunan infrastruktur tidak mengandalkan utang," tandasnya.
 
Oleh karena itu, sambung AHY, agenda perubahan dan perbaikan Partai Demokrat dalam pengelolaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat mencakup secara panjang kebijakan penentuan kualitas dan juga alokasi anggaran yang adil dan tepat.
 
Di sisi lain, AHY juga menyinggung soal etika pejabat negara dan kaidah kata pemerintahan yang baik khususnya dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau etis dan tidak etis untuk dilakukan oleh para pejabat negara. 
 
"Misalnya terkait keterlibatan para pejabat negara dalam kegiatan bisnis di lingkungan pemerintah atau lembaga negara di mana ia berada. Menjadi tidak etis jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis, sementara ia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu. Ini namanya jeruk makan jeruk atau berburu di kebun binatang. Saya telah menyampaikan secara utuh agenda perubahan yang perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik. Agenda perubahan ini akan diperjuangkan oleh partai Demokrat saat ini dan di masa depan secara lebih rinci saya akan sampaikan pada kesempatan yang lain. Kami berharap saudara kami rakyat Indonesia dapat memahaminya. Semoga tidak ada lagi yang khawatir kalau perubahan yang demokratisme dengan kerangka bernegara sama sekali tidak begitu. Perubahan dan perbaikan yang diperjuangkan akan menentukan dan memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kami sebagai partai bergaris ideologi pancasila dan menjaga kebhinekaan bangsa serta menolak intoleransi, ekstrimisme dan radikalisme dalam bentuk apapun dan dari kalangan manapun, ekonomi yang berkeadilan dan ramah lingkungan. Akhirnya kami mohon doa restu dari rakyat Indonesia agar perjuangan besar ini dapat terwujud di atas segalanya. Kami memohon ridho dan pertolongan Tuhan yang maha kuasa Allah SWT untuk terbaik dan siap menghadirkan gelombang dan getaran untuk Indonesia yang lebih baik, maju negaranya, sejahtera rakyatnya. Mari kita satukan energi dan kekuatan perubahan Insya Allah perubahan dan perbaikan akan hadir di Indonesia," tutupnya.