Erwin Lubis Pilih Batal Berangkat Haji Ketimbang Bayar Rp 69 Juta, Pertimbangannya Soal Nurani

 

Menanggapi hal itu, Erwin Efendi Lubis yang juga menjabat Ketua DPRD Mandaling Natal (Madina) lebih memilih membatalkan keberangkatan hajinya tahun ini ketimbang membayar ongkos usulan dari pemerintah tersebut.

 

Selain ketua DPRD Madina tersebut, istrinya juga dijadwalkan akan berangkat haji bersama ratusan calon jemaah haji lainnya dari Kabupaten Madina. Namun mereka lebih memilih menunda keberangkatan haji untuk tahun ini.

 

Menurut Erwin, dalam berangkat haji itu adalah sesuatu amal ibadah yang dijalankan bagi semua ummat muslim sebagai rukun Islam yang ke lima.

 

Ia menilai untuk melaksanakan ibadah haji tersebut harus dalam keadaan ikhlas yang tentunya untuk menambah keimanan dan meningkatkan akidah tanpa rasa ada beban.

 

Namun, di tengah adanya rencana pemerintah untuk menaikkan ongkos perjalanan haji tahun ini, Erwin mengaku heran. Sehingga mempertanyakan kebijakan apa yang telah dibuat pemerintah, dengan adanya usulan kenaikan per orangan untuk biaya keberangkatan haji tersebut.

 

"Saya sendiri secara pribadi mempertanyakan, kebijakan negara ini (merencanakan ongkos berangkat haji) sebetulnya kebijkan apa dan pertimbangannya apa. Karena pemerintah melalui kementerian agama beberapa waktu yang lewat membuat pengusulan ongkos naik haji yang pertama Rp 95 juta dan yang kedua jatuh ke Rp 69 juta, menurut saya itu ide yang sangat ugal-ugalan," kata Ketua DPRD Madina itu ketika dimintai tanggapannya wartawan di rumah dinasnya, Senin (14/2/2023).

 

Untuk itu, Erwin menyampaikan, seharusnya kementerian agama sebelum mewacanakan atau mengusulkan atas kenaikan haji tersebut terlebih mengkaji lebih dalam sampai ketingkat daerah. Karena masyarakat yang ingin berangkat haji itu tidak sepenuh urusan finansialnya mumpuni.

 

 

"Berangkat haji ini utamanya menuanikan ibadah. Jadi kita berbicara skop yang kecil saja di Mandailing Natal, hampir dapat dipastikan kalau Rp 69 juta ongkos naik haji ini ditetapkan, minimal setengahnya calon jamaah batal berangkat, karena naik lebih dari seratus persen. Pernah gak mereka (kementrian agama) mengakaji bahwa kesanggupan masyarakat ini, pasti tidak akan bisa untuk menutupi atas putusan yang diambil oleh pemerintah pusat," ujarnya.

 

Selanjutnya, ia juga membeberkan alasan dirinya lebih memilh membatalkan keberangkatan hajinya di tahun ini meski ia dapat menyanggupi untuk melunasi, bila usulan pemerintah tersebut telah ditetapkan.

 

Dia mengaku, dirinya tak tega melihat calon jamaah yang seharusnya berangkat untuk tahun ini. Namun tidak jadi berangkat gegara tak sanggup pelunasan tambahan itu.

 

"Jadi saya mengambil keputusan tidak berangkat haji pertimbangan pertamanya adalah nurani. Jadi saya tidak mau orang menangisi keberangkatan haji saya, sementara ada disitu beberapa calon jamaah menangis tidak jadi berangkat haji karena tidak sanggup melunasi ongkos tambahan yang di usulkan itu," ujarnya.

 

"Orang yang berangkat haji ini pun mereka bukan yang kelebihan uang atau seperti apa, calon jamaah haji masyarakat saya di Mandaling Natal ini kebanyakan membayar ongkos naik haji itu dengan cara mencicil bahkan sampai berpuluh puluh tahun bisa melunasinya dan ada juga yang menjual sebidang tanahnya untuk bisa berangkat, dan pertimabangan kedua dimana lagi nurani kementerain agama itu membuat membuat keputusan menaikkan ongkos tanpa ada beban," ungkap Erwin.

 

Meski telah membuat keputusan untuk tidak berangkat naik haji bila ongkos Rp 69 juta ditetapkan pemerintah. Politikus Gerindra itu mengaku tak menyesali keputusanya tersebut. Karena ia tak ingin sebelum berangkat haji sudah menimbulkan dosa. Sebab, banyak masyarakat yang mendambakan sejak puluhan tahun lamannya ingin naik haji yang seharusnya tahun ini berangkat tapi akhirnya tidak jadi berangkat, akibat ongkos tambahan usulan tersebut.

 

"Maka saya memilih untuk tidak berangkat, saya lebih condong ke masyarakat saya yang tidak berangkat karena ke tidak mampuan oleh hal itu," bebernya.

 

 

Untuk itu  ia berharap Kementrian Agama kembali mengkaji pengusulan ongkos biaya naik haji Rp 69 juta dengan melihat masyarakat yang calon jemaah yang ekonominya menengah ke bawah tanpa memandang segelintir orang.