MADINA - KPU Mandailing Natal (Madina) menggelar sosialisasi dan coffe morning tentang tahapan pemilu tahun 2024 bersama Forkopimda, Selasa (18/10/2022). Kegiatan itu berlangsung di Resto Dapur Nenek Kecamatan Panyabungan. Hadiri pada acara itu Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi, Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis, Kapolres Madina AKBP Muhammad Reza, bersama Forkopimda lainnya.

Salah satu topik yang dibahas dalam bincang santai itu adalah perpindahan adminitrasi Desa Huta Dangka yang semula berada di Kecamatan Kotanopan. Namun, saat ini menjadi Kecamatan Hutabargot.

Untuk itu, dengan adanya perpindahan adminitrasi pemerintahan desa tersebut dapat dinilai akan berdampak pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024, terutama pada jumlah kursi di DPRD Madina.

"Pada prinsipnya kami mengundang Forkopimda untuk menyampaikan ke pemerintah tentang adanya potensi masalah yang diakibatkan perpindahan secara administrasi dari Desa Hutadangka, Kecamatan Kotanopan, ke Kecamatan Hutabargot," kata Ketua KPU Mandailing Natal (Madina) Fadhillah Syarief.

Menurut Fadhillah, perpindahan administrasi Desa Hutadangka yang akan berdampak pada jumlah kursi di DPRD. Sementara KPU Madina sudah harus mempersiapkan dan memfinalkan proses penataan pada saat persiapan daerah pemilihan dan juga pemutakhiran data pemilihan.

Sementara daftar pemilihan baru dalam pemilu tahun 2024 nanti terdata saat ini dari Dinas Pendudukan sebanyak 25.000.

"Pada saat ini jumlah alokasi kursi di DPRD Kabupaten Mandailing Natal masih 40 kursi, dan dari sini tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya pemilih yang baru, sesuai informasi dari kependudukan berjumlah 25. 000 Pemilih Baru," ujarnya.

Sementara Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution mengatakan, pemrintah daerah mendukung proses pemilihan umum yang akan segera berlangsung dan tidak menginginkan adanya kendala dalam proses dan menimbulkan gesekan.

Untuk soal perpindahan adminitrasi Desa Huta Dangka kata dia saat ini sudah melayangkan surat kepada Kemendagri dan sempat bertemu untuk membahas masalah ini dan berkomitmen untuk menyelesaikannya.

"Permasalahan di setiap daerah ada. Mereka melaksanakan serentak dan ini membutuhkan waktu. Pada intinya, Kemendagri sudah tahu dan berkomitmen menyelesaikannya," kata Atika.

Selanjutnya dia menyatakan perpindahan administrasi tersebut akan rampung pada Februari 2023. Dia berharap kesalahan administrasi dapat selesai lebih awal dari target.

"Kelembagaan ini perlu menghasilkan gambaran persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti, bukan hanya di tingkat kecamatan, tetapi juga kesiapan di tingkat desa," imbuhnya.