AMP2SU Buka Posko Korban KKN Pejabat UINSU

 

Penanggungjawab posko AMP2SU, Muhammad Akbar, menyatakan, posko pengaduan ini sengaja mereka dirikan pascadinonaktifkannya Rektor UIN Sumut Syahrin Harahap oleh Kementerian Agama pada 21 September 2022 lalu.

 

Posko ini juga didirikan untuk melihat seperti apa reaksi masyarakat dan civitas akademika UINSU atas penonaktifan rektor.

 

"Di posko ini kami akan menerima laporan aduan dan keluhan dari masyarakat, mahasiswa dan civitas akademika bila mereka pernah menjadi korban KKN pejabat di UIN Sumut atau mengetahui berbagai kecurangan lainnya yang terjadi. Selain itu, kami juga akan menerima saran dan masukan untuk perbaikan UIN Sumut ke depan," ujar Muhammad Akbar yang didampingi koordinator posko Amiruddin dan sejumlah mahasiswa lainnya, saat ditemui wartawan di posko pengaduan yang mereka buka di Kampus II UIN Sumut, Rabu (28/9/2022).

 

Muhammad Akbar menjelaskan, seluruh aduan dan keluhan yang disampaikan pengadu akan mereka tindak lanjuti dengan menyampaikannya ke Kementerian Agama melalui surat laporan dan jika terkait kasus hukum akan mereka sampaikan ke aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, KPK) berupa laporan masyarakat.

 

"Karenanya, kita minta pengadu untuk turut melampirkan bukti-bukti pendukung saat menyampaikan aduannya, dan kami akan menjaga kerahasiaan identitas pengadu," jelas M Akbar.

 

Diungkapkannya, penonaktifan Syahrin Harahap sebagai Rektor UINSU serta penurunan jabatan akademiknya dari Guru Besar ke Lektor Kepala, disebabkan banyaknya persoalan di UINSU yang melibatkan dirinya serta di bawah tanggungjawabnya sebagai rektor.

 

Persoalan dimaksud mulai dari kasus dugaan plagiarisme karya tulis yang dilakukan Syahrin Harahap, kasus dugaan jual beli jabatan, dugaan kecurangan penerimaan dosen tetap BLU, kasus pengerjaan proyek di UINSU yang amburadul yang kasusnya telah sampai ke penegak hukum.

 

Kemudian kasus dugaan asusila yang di lakukan oknum pejabat UIN Sumut yang sudah dilaporkan ke Kemenag RI, dugaan korupsi dana wisuda tahun 2022 serta sejumlah kasus lainnya, termasuk kasus Ma'had yang tak selesai dan pembebasan lahan UIN Sumut di Desa Sena.

 

Lebih jauh Muhammad Akbar mengatakan, posko pengaduan yang dibuka AMP2SU telah menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat, mahasiswa dan civitas akademika UIN Sumut. Pengaduan ada yang disampaikan secara langsung ke posko dan ada juga yang disampaikan lewat pesan Aplikasi WhatsApp yang dilengkapi dengan bukti-bukti.

 

Dijelaskan Akbar, di antara pengaduan yang telah masuk ke panitia posko pengaduan diantaranya, ada sejumlah proyek PL (penunjukan langsung) di UIN Sumut yang sudah dikerjakan namun belum ada kontrak kerjanya.

 

Adanya oknum yang mengatasnamakan UIN Sumut dan mengaku kepercayaan oknum pejabat UIN meminta uang kepada sejumlah orang dengan janji akan mendapatkan lapak kantin di UIN Sumut untuk berjualan.

 

Ada juga laporan terkait dugaan penyimpangan penerimaan dana di Pusbangnis. Kemudian laporan dugaan terjadinya korupsi dana hibah dari Pemprov Sumut sebesar Rp2 miliar untuk pembangunan rumah tahfizd di Kampus I UINSU, Jalan Sutomo Medan, serta sejumlah laporan lainnya.

 

"Kita akan buka posko pengaduan ini beberapa hari di UIN Sumut. Dan atas laporan pengaduan yang masuk, tim AMP2SU akan melakukan verifikasi terkait kelengkapan data dan bukti-buktinya. Berikutnya bila itu terkait kasus hukum dan bukti-buktinya lengkap, AMP2SU akan melaporkannya ke penegak hukum mewakili masyarakat pengadu," pungkas Akbar.

 

Pemerhati pendidikan Ustadz Imam Pratomo mengatakan, apa yang terjadi di UINSU hingga Kementerian Agama hukuman disiplin kepada rektornya, menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan.

 

Ia mengatakan perguruan tinggi seperti UINSU adalah wadah untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa dan pemimpin masyarakat yang memiliki keilmuan dan berintegritas.

 

Sehingga harusnya para pimpinan di perguruan tinggi itu bisa mencontohkan nilai-nilai keilmuan dan integritas secara baik kepada mahasiswanya