JAKARTA - Partai Demokrat menilai akan terlihat polarisasi kekuatan dan dukungan menjelang Pemilu 2024, menyusul keputusan Rapimnas Partai Demokrat yang berlangsung di Jakarta 15-16 September 2022. Untuk itu, partai berlambang Mercy tersebut memutuskan untuk membuka diri berkoalisi dengan partai politik lainnya untuk maju sebagai Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024.
 
Platform yang ditawarkan Demokrat sederhana, yakni Perubahan dan Perbaikan, sehingga akan menjadi pembeda dan menegaskan arah perjuangan dalam membangun bangsa ke depan. 
 
"Kita tidak ingin menghilangkan prestasi pemerintahan sebelumnya. Namun mengoreksi keadaan yang menyengsarakan rakyat akibat kebijakan yang salah arah," ujar eDputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, Sabtu (17/9/2022).
 
Syahrial menjelaskan, sesuai amanat yang disampaikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), there is no going to return, Partai Demokrat tidak akan melihat ke belakang. 
 
"Seluruh kader diinstruksikan untuk terus melangkah melawan apa pun keadaan yang saat ini membuat kehidupan rakyat semakin sulit," tandasnya.
 
Menurut dia, Partai Demokrat akan terus lantang bersuara menuntut perubahan dan perbaikan. Demokrat pun akan mencari kawan koalisi dengan platform yang sama, karena keadaan sekarang sedang tidak baik-baik saja dan harus dikembalikan kepada rel yang benar.
 
"Pilpres 2024, akan menjadi pintu masuk Demokrat memperbaiki kembali keadaan negeri ini, di mana indikator sosial-ekonomi sedang buruk," urainya. 
 
Syahrial juga menegaskan, upaya menggagalkan majunya kader utama Partai Demokrat ke kancah Pilpres 2024 akan dilawan oleh seluruh kader dan rakyat Indonesia yang setuju dengan platform Perubahan dan Perbaikan. 
 
"Termasuk upaya kriminalisasi terhadap kelompok yang berbeda pandangan politik terhadap pemerintah," tegasnya. 
 
Atau, sambung dia, mengkriminalisasi orang yang dinilai akan menjadi ancaman pada Pilpres 2024. 
 
"Jangan sampai ada upaya seperti misalnya, mengkriminalisasi bekas Gubernur DKI Anies Baswedan dengan mencari-cari celah hukum karena disinyalir akan maju pada Pilpres 2024," tambah Syahrial lagi.
 
Begitu juga jika adanya penggagalan atau menyandera ketua-ketua umum parpol dengan ancaman hukum supaya mendukung calon tertentu pada Pilpres 2024. 
 
"Karena tindakan tersebut anti demokrasi dan sangat melukai hati rakyat. Pendekatan politik kekuasaan akan selalu menghasilkan anarkisme yang merugikan negara," tegasnya kembali.