TOBA - Polres Toba bersama Pemerintah Kabupaten Toba menggelar rapat koordinasi lintas sektoral terkait di Pemkab Toba pasca kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) Bersubsidi dan Non Subsidi, Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 Wib. Rapat digelar dengan mengundang pengusaha/pimpinan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)  se Kabupaten Toba, di ruangan Vidcon Polres Toba.

Rakor ini sebagai langkah cepat untuk mengantisipasi berbagai gejolak Kamtibmas di masyarakat pasca pemerintah menaikkan/menyesuaikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pelaksanaan rapat dan koordinasi dipimpin Kapolres Toba AKBP Taufiq Hidayat Thayeb SIK menyampaikan, rapat ini untuk mengambil langkah- langkah strategis untuk peningkatan pelayanan dan pengamanan Kamtibmas mendukung pemerintah pusat dan di daerah demi kemondusioan dimasyarakat luas pasca kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan.

Disampaikannya, dalam situasi pasca kenaikan harga BBM, juga harus melihat kebutuhan masyarakat petani akan kebutuhan BBM untuk penggolahan lahan sawah pertanian mereka yang menggunakan berbagai Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) milik petani di desa seperti traktor/jetor, mesin gilingan padi/jagung, kipas padi, mesin pompa air dan berbagai mesin alsintan lainnya.

Ditegaskan Kapolres, yang paling penting harus sama-sama melakukan pengawasan terhadap oknum para penimbun BBM yang berupaya mengambil kesempatan disituasi saat ini kata Kapolres Toba .

Salah satu perwakilan peserta rapat dari pengusaha SPBU Andre Siahaan dari SPBU Porsea menyampaikan banyak dan seringnya warga masyarakat petani dari berbagai desa yang membutuhkan BBM untuk operasional alat mesin pertanian mereka datang membeli BBM dari SPBU Porsea dan mereka selalu menggeluhkan atas pelayanan kami di SPBU Porsea.

"Keluhan warga petani terjadi karena kami tidak memberikan jatah/kuota berlanjut kepada  masyarakat petani dikarenakan jatah mereka sesuai surat permohonan yang di berikan dan dimiliki oleh masing masing warga petani dari koperindag per Minggu kepada mereka sesuai surat jatahnya telah habis, maka kami saran untuk mengambil ijin lagi," ujarnya. 

"Kalau bisa kuota atau jatah nya para petani di berikan satu kali 1 dalam satu bulan dengan jumlah kuota yang benar benar memadai bagi warga petani untuk digunakan dalam 1 bulan itu, supaya para petani yang jauh tinggal di pedalaman perdesaan tidak kejauhan dan kesusahan dalam mengurus surat jatah kuotanya dengan waktu sekali seminggu ke ibu kota Kabupaten di Balige, kasihan mereka para warga petani dari pelosok perdesaan," kata Andre Siahaan memberi saran.

Dalam Rakor yang digelar Polres Toba semua saran, usulan dan berbagai kendala yang muncul dihadapi dilapangan yang disampaikan dari pimpinan/utusan SPBU semuanya ditampung untuk menjadi bahan di an pembahasan selanjutnya oleh Polres Toba dengan Pemerintah Kabupaten Toba serta instansi terkait. 

Menyikapi penuturan pengusaha SPBU Porsea, Kabag Ekon Pemerintah Kabupaten Toba Jeffri Nainggolan menyebutkan terkait keluhan warga petani dengan jangka waktu serta jumlah kuota BBM sesuai surat ijin pembelian, pihaknya akan melaporkan kepada Bupati supaya agar dibahas dalam rapat internal Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan pertimbangan dan mendapat solusinya ke depannya.

Diakhir pelaksanaan Rakor Kapolres Toba dalam harapannya menyampaikan, setelah selesainya rapat pihaknya akan harus langsung action (aksi) untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi gejolak dan hambatan dari berbagai kalangan di masyarakat atas penerapan penyesuaian/kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kita semua harus bekerja sama mengkondisikan Kabupaten Toba jangan sampai ada gangguan yang mengakibatkan terganggunya situasi dan kondisi Kamtibmas di Toba," harap Kapolres menegaskan.

Diketahui sesuai data dan informasi yang telah beredar disampaikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000/liter.harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800/liter. Pertamax naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500/liter.

Kenaikan harga BBM ini mempertimbangkan naiknya harga minyak dunia dan kenaikan subsidi energi yang terus meningkat.melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta mengatakan anggaran subsidi dalam Perpres 98 Tahun 2022 sudah naik tiga kali lipat dalam bentuk subsidi BBM dan LPG, yang tadinya Rp 77,5 triliun menjadi Rp 149,4 triliun.

Sedangkan listrik dari Rp 56,5 triliun naik jadi Rp 59 triliun. Kompensasi untuk BBM naik dari Rp 18,5 triliun jadi Rp 252 triliun. Kompensasi untuk listrik naik jadi Rp 41 triliun.

Total subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG, listrik itu mencapai Rp 502,4 triliun. Angka 502 triliun dihitung berdasar rata rata ICP yang bisa 105 dolar per barel dengan kurs 14.700 per dolar AS dan volume dari Pertalite yang diperkirakan akan mencapai 29 juta kiloliter dan volume solar subsidi 17,4 juta kiloliter.