MEDAN - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara meminta Polri mengklarifikasi infografik keterlibatan sejumlah pejabat kepolisian dalam konsorsium perjudian (303). Hal tersebut disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumut, Abyadi Siregar menjawab pertanyaan sejumlah wartawan perihal infografik keterlibatan sejumlah pejabat Polri yang terlibat dalam konsorsium 303 dan narkotika di Sumut dan Jakarta.

"Jujur, saya benar-benar sangat kaget saat membaca dua infografik mengenai informasi bisnis judi dan narkoba di Sumut. Kedua infografis soal bisnis judi dan peredaran narkoba di Medan ini, berjudul: Konsorsium 303 dan judi di Medan Sumatera Utara dan 303 kelompok Jakarta dan 303 kelompok Medan," ujar Abyadi Siregar, Sabtu, (20/8/2022).

Lebih lanjut dijelaskan Abyadi, kedua infografik itu menggambarkan dugaan keterlibatan para pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bisnis judi dan peredaran narkoba tersebut.

Bahkan, dalam infografik itu sangat jelas tertulis lokasi lokasi judi di Sumut serta nama nama dan foto-foto pejabat Polri di negeri ini sekaligus perannya masing-masing.

"Karena itu, di tengah banyaknya persoalan yang saat ini dihadapi Polri yang mempertaruhkan nama baik Polri sebagai institusi lembaga negara penegak hukum, maka Polri sangat penting untuk memberi klarifikasi terkait viralnya infografik yang menggambarkan keterlibatan para pejabat Polri itu dalam bisnis judi dan narkoba, termasuk di Sumut," jelas Abyadi.

Menurutnya, kepolisian tidak bisa membiarkan informasi yang mendiskreditkan wibawa Polri ini beredar secara luas.

"Karena itu, Polri harus segera melakukan langkah-langkah cepat, seperti memberi klarifikasi kepada masyarakat secara luas. Bila informasi yang digambarkan dalam infografik itu tidak benar, maka Polri harus mengejar pelaku yang membuat dan menyebarkan infogtafis tersebut," imbuhnya.

Masih dikatakan Abyadi, bila Polri tidak memberi klarifikasi dan menangkap pelaku pembuat, penyebar infografik itu, maka masyarakat Indonesia akan percaya dengan isi yang digambarkan dalam info tersebut.

"Bila masyarakat percaya dan menganggap informasi yang digambarkan dalam infografik itu benar, wah, tentu ini sangat menyakitkan hati masyarakat Indonesia. Sebab, judi dan narkoba adalah dua persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini," katanya.

Selain itu, ungkap Abyadi, bila infografik ini tidak diklarifikasi dan pembuat serta pelakunya tidak ditangkap, maka akan semakin dalamlah rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada oknum-oknum di institusi lembaga negara penegak hukum itu.

"Kalau sudah begitu, benar-benar ironis nasib bangsa kita ini: bangsa Indonesia," ungkapnya.

Kendati demikian, Abyadi mengaku sulit menjawab pertanyaan wartawan terkait jika informasi yang digambarkan dalam infografik itu benar.

"Wah, sulit jawab pertanyaan ini. Soalnya, ke siapa lagi. Kemana lagi masyarakat mengharap penegakan hukum. Karena justru inilah institusi yang diberi negara mandat untuk menegakkan hukum. Sementara pejabat pejabat penting di institusi penegak hukum ini, disebutkan terlibat melanggar hukum," tegas Abyadi.

Karena itu, kata Abyadi, tentu, masyarakat luas berharap agar Kapolri mampu dan berani melakukan reformasi yang sungguh-sungguh di tubuh Polri itu sendiri. Bukan reformasi yang hanya tampak bagus di luar saja.

"Lakukan reposisi yang secara besar besaran. Ini saya kira harapan masyarakat. Dan, tentu semua langkah ini, harus dibackup secara total oleh presiden. Jangan ada keraguan. Saya kira, inilah saatnya. Inilah momentumnya untuk melakukan reformasi yang sesungguhnya di tubuh Polri. Bukan reformasi lipstik yang hanya bertujuan agar tampak cantik," pungkasnya.

Sebelumnya, pascapenetapan FS sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J, beredar infografik tentang keterlibatan sejumlah pejabat Polri dalam bisnis judi, narkotika dan lainnya.

Namun, sejauh ini, Mabes Polri belum memberikan klarifikasi info yang disampaikan dalam infografik tersebut.