MEDAN - Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Afif Abdillah memastikan jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tanpa agunan. Penegasan tersebut disampaikan Afif di Pasar Aksara Baru, Jalan Mesjid No. 1 Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung menjawab keluhan sejumlah pedagang eks Pasar Aksara yang terbakar 6 tahun lalu, Selasa (21/6/2022).

"Kementerian Koperasi mengatakan, namanaya KUR Mikro itu tidak pakai agunan. Maksimal kreditnya 20 juta. Jadi kalo ada yang menyalurkan KUR Mikro dengan agunan, dia salah. Makanya, tadi saya pertanyakan jenis kredit pedagang ini apa," tegas Afif didampingi Anggota Komisi III DPRD Medan, Abdul Rahman Nasution usai melaksanakan pertemuan dengan pihak Bank Mandiri dan Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan.

Karena, lanjut Afif menjelaskan, KUR itu dikasih sama pemerintah pusat. Maka dari itu, menurutnya, sudah kewajiban mereka (Bank) menyalurkannya kepada masyarakat.

"Namun, tidak semua Bank memiliki KUR yang besar. Bisa jadi Bank Mandiri itu kecil nilai KUR-nya. Setau saya, BRI dan Bank Sumut itu punya banyak (KUR). Maka, tadi saya bilang waktu rapat, BRI dan Bank Sumut wajib dihadirkan di sini. Karena sudah kewajiban mereka menyalurkan KUR. Wajib mereka menyalurkan KUR. Karena, dana itu sudah dikasih sama pemerintah pusat," jelas Politisi Partai NasDem ini.

Jika nantinya, sebut Afif, pihak Bank Sumut 'kurang bersahabat', DPRD akan melakukan pemanggilan.

"Kendati demikian, saya meminta para pedagang untuk mendaftarkan usahanya ke Dinas Koperasi dan UMKM. Supaya bisa mendapatkan KUR itu. Bilang dari saya," sebutnya.

Ketika ditanya soal keinginan pedagang untuk mendaftar cabut nomor kios digratiskan karena sudah terkatung-katung selama 6 tahun pascakebakaran, Afif mengaku hal itu merupakan kebijakan PUD Pasar. Apalagi menurutnya, ada sejumlah pedagang yang sudah membayar.

"Namun saya anjurkan semua pedagang untuk terlebih dahulu mendaftar ke Bank Mandiri. Tak usah membayar dulu. Lalu Bank Mandiri nanti mengeluarkan surat bahwa pengajuan pedagang sedang diproses. Lalu surat dari Bank tersebut dibawa ke PUD Pasar agar pedagang bisa ikut serta pengundian nomor kios," ungkapnya.

Karena, sebut Afif, ada dua cara bagi pedagang agar bisa ikut pengundian nomor kios hari ini, skemanya ialah pinjaman.

"Tadi saya sudah bilang pas rapat. Ada dua cara. Yang paling mudah ialah pinjaman. Supaya hari ini pedagang bisa ikut undian nomor kios. Jika cara lain digunakan, prosesnya akan panjang. Habis masa pengundiannya," sebutnya.

Nanti, kata Afif, setelah itu, kita minta dana CSR (Corporate Social Responsibility).

"Bank Sumut ada CSR-nya. BRI ada, PTPN juga ada CSR-nya. Apakah nanti di pinjaman itu bisa dikurangi dari CSR itu, makanya ini nanti kita diskusikan lagi. Pastinya nanti akan saya panggil semua ini," pungkas Afif.

Usai mendengar penjelasan Afif, sebagian besar pedagang masih mengharapkan kios digratiskan.

"Pasar Marelan pake APBD. Pasar Kampung Lalang juga APBD. Tapi digratiskan. Inikan APBN, Pak. Gratiskanlah," ucap sejumlah pedagang.