PALAS - Puluhan massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Padanglawas (Palas), menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM dan kenaikan bahan pokok dan kenaikan PPN 11 persen dan perpindahan Ibukota Negara(IKN).

Aksi demo mahasiswa ini berlangsung di halaman kantor DPRD Paadanglawas, Selasa (12/4/2022) dan dikawal ketat aparat Kepolisian Polres Palas dan Satpol PP Pemkab Palas.

Dikegiatan aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan penolakan diantaranya kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan pokok sampai Indonesia pulih dari krisis kesehatan dan ekonomi.

Puluhan mahasiswa ini juga mendesak presiden memberikan pernyataan resmi menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan tiga periode serta mendesak MPR untuk tidak mengamandemen UUD 1945 jika ada potensi perubahan periode masa jabatan presiden.

Massa pengunjuk rasa sempat berdialog dengan pegawai DPRD Palas dan menitipkan surat pernyataan sikap untuk ditandatangani DPRD terhadap penolakan jabatan presiden tiga periode.

Koordinator lapangan aksi, Amaluddin Siregar menyampaikan orasi, bahwa di tengah masyarakat yang sedang berjibaku memulihkan perekonomian akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah malah membuat berbagai kebijakan yang justru menjerumuskan rakyatnya jatuh dalam keterpurukan dan seolah tidak perduli dengan kondisi rakyat saat ini.

Untuk itu, kami meminta DPRD Kabupaten Palas agar satu suara dengan mahasiswa terhadap penolakan beberapa point tersebut dan ikut menandatangani penolakan yang mahasiswa sampaikan untuk diteruskan ke DPR RI.

“Kita sangat miris dengan disiplin anggota dewan di daerah ini hingga berakhirnya aksi unjuk rasa tidak satupun anggota DPRD yang berkantor,” bebernya.