TAPSEL - Kelangkaan pupuk bersubsidi dikalangan petani di Kabupaten Tapanuli Selatan belakangan ini, tidak lepas dari tanggungjawab pemerintah terutama Dinas Pertanian. Langka dan kosongnya pupuk sebagai kebutuhan utama petani, merupakan kejahatan terhadap masyarakat paling bawah.

"Kalau dulu, ini termasuk dalam subversi, kejahatan kemanusiaan. Karena ini menyangkut masyarakat paling bawah, masalah makan," ujar Bangun Siregar, SH Advokat sekaligus Penggiat Masyarakat di Tapanuli Selatan, saat diwawancarai sejumlah wartawan, Kamis (2/12/2021) di Padangsidimpuan.

Menurut Bangun Siregar SH, seharusnya Dinas Pertanian Tapanuli Selatan dari dahulu selalu melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk menghindari terjadinya kelangkaan dan kekosongan pupuk bersubsidi di Tapanuli Selatan.

"Seharusnya mereka mempunyai koordinasi yang terukur dengan Distributor dari dulu," lanjut Bangun Siregar, SH.

"Saya setuju Bismark Muaratua dicopot dari Kepala Dinas Pertanian Tapanuli Selatan. Mengurus Pupuk saja tidak becus. Dan selama dia Kadis, nggak ada perubahan atau peningkatan pertanian di Tapsel," pungkas Bangun Siregar SH.

Dalam permasalah pupuk saat ini di Tapsel, Dinas Pertanian seolah cari kambing hitam dengan menyalahkan petani atau kelompok tani dalam penyusunan e-RDKK dan KTP segala macam.

"Alasan yang dibuat Dinas Pertanian dalam keterlambatan pupuk subsidi kosong ke patani, merupakan alasan yang lucu dan tidak masuk akal. Mereka lebih cenderung menyalahkan Kelompok Tani tentang menyusun e-RDKK dan KTP segala macam. Lha? Kerjaan PPL di lapangan selama ini apa? Kan mereka pembina kelompok tani yang digaji negara. Jangan menyalahkan masyarakat, jangan membuat masyarakat jadi kambing hitam," ujar Bangun Siregar.

Duka petani seolah tidak pernah berhenti soal pupuk di Tapanuli Selatan. Selain masalah kelangkaan hingga kekosongan pupuk subsidi, petani juga masih ditambah beban dengan dugaan pungli saat menebus pupuk di tingkat pengecer.