MEDAN - Ditahannya kembali mantan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Sihab (HRS) oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur hingga 7 September 2021 berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bernomor 1831/Pen.Pid/2021/PT.DKI, tertanggal 5 Agustus 2021, menuai protes dari berbagai kalangan.
Salah satu diantaranya Eka Putra Zakran, SH MH (Epza) praktisi hukum dan pengamat sosial dari Kota Medan menilai surat tersebut janggal dan cacat hukum.
Epza menilai, surat penetapan yang dikeluarkan PT DKI perihal penahanan 30 hari terhadap IB HRS adalah janggal dan cacat hukum, disebabkan ada di dalamnya mal administrasi. "Mal administrasi dimaksud terkait kewenangan Wakil Ketua PT DKI Jakarta yang tidak berkompeten menetapkan IB HRS untuk di tahan. Sesui KUHAP justru yang berwenang dan berkompeten untuk menetapkan putusan di tahan atau tidak ditahan seoran tersangka/terdakwa adalah majelis hakim yang memeriksa perkara, bukan Wakil Ketua PT," ujar Epza dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (17/8/2021). Dia menilai, sangat kasat mata kesalahan atau pelanggaran itu dalam hal penerbitan surat penetapan penahanan tersebut. Kalau terjadi mal administrasi, tentu hasilnya juga cacat hukum. "Jadi produk hukum yang gak benar yang dipertontonkan kepada publik. Tidak pantas HSR ditahan untuk masa 30 hari, sementara surat penetapannya itu cacat adminstrasi, jangan terlalu dipaksakan penahanan itu, sementara legal formal dan prosedural legalistiknya salah," jelas Epza. Berdasarkan putusan banding, kata dia, hukuman terhadap HRS dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung sudah selesai tanggal 8 Agustus 2021 kemarin. "Artinya tanggal 9 Agustus HRS sudah layak untuk menghirup udara bebas dari luar rumah tahanan, ini kok malah ditambah lagi 30 hari, ada apa ini? hemat saya ini jelas melanggar HAM," tegas Epza. Masih menurut Epza, dirinya mendukung langkah hukum pengacara HRS yang telah mengirimkan surat laporan kepada Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Yudisial (KY) dan Ketua mahkamah Agung (MA) terkait penahanan kliennya oleh PT DKI Jakarta selama 30 hari. "Saya mendukung dan mengapresiasi langkah pengacara HRS yang telah membuat laporan ke Komnas HAM, KY dan MA RI tersebut. Mudah-mudah penegakan hukum dan keadilan (law inforcement) benar-benar dapat ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap penegak hukum, yaitu tegakkanlah hukum walau langit akan runtuh," tutup Epza Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi KAUM, yang juga Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Periode 2014-2018 itu.
Salah satu diantaranya Eka Putra Zakran, SH MH (Epza) praktisi hukum dan pengamat sosial dari Kota Medan menilai surat tersebut janggal dan cacat hukum.
Epza menilai, surat penetapan yang dikeluarkan PT DKI perihal penahanan 30 hari terhadap IB HRS adalah janggal dan cacat hukum, disebabkan ada di dalamnya mal administrasi. "Mal administrasi dimaksud terkait kewenangan Wakil Ketua PT DKI Jakarta yang tidak berkompeten menetapkan IB HRS untuk di tahan. Sesui KUHAP justru yang berwenang dan berkompeten untuk menetapkan putusan di tahan atau tidak ditahan seoran tersangka/terdakwa adalah majelis hakim yang memeriksa perkara, bukan Wakil Ketua PT," ujar Epza dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (17/8/2021). Dia menilai, sangat kasat mata kesalahan atau pelanggaran itu dalam hal penerbitan surat penetapan penahanan tersebut. Kalau terjadi mal administrasi, tentu hasilnya juga cacat hukum. "Jadi produk hukum yang gak benar yang dipertontonkan kepada publik. Tidak pantas HSR ditahan untuk masa 30 hari, sementara surat penetapannya itu cacat adminstrasi, jangan terlalu dipaksakan penahanan itu, sementara legal formal dan prosedural legalistiknya salah," jelas Epza. Berdasarkan putusan banding, kata dia, hukuman terhadap HRS dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung sudah selesai tanggal 8 Agustus 2021 kemarin. "Artinya tanggal 9 Agustus HRS sudah layak untuk menghirup udara bebas dari luar rumah tahanan, ini kok malah ditambah lagi 30 hari, ada apa ini? hemat saya ini jelas melanggar HAM," tegas Epza. Masih menurut Epza, dirinya mendukung langkah hukum pengacara HRS yang telah mengirimkan surat laporan kepada Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Yudisial (KY) dan Ketua mahkamah Agung (MA) terkait penahanan kliennya oleh PT DKI Jakarta selama 30 hari. "Saya mendukung dan mengapresiasi langkah pengacara HRS yang telah membuat laporan ke Komnas HAM, KY dan MA RI tersebut. Mudah-mudah penegakan hukum dan keadilan (law inforcement) benar-benar dapat ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap penegak hukum, yaitu tegakkanlah hukum walau langit akan runtuh," tutup Epza Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi KAUM, yang juga Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Periode 2014-2018 itu.